Artikel
28 Mei 2011 | 22:21 wib Home » Artikel » Detail

Akar Kemiskinan Nelayan Indonesia

image

 Riyono, S.Kel, MSi*


Tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 6 April merupakan hari Nelayan Nasional. Keberadaan nelayan memang tidak menarik untuk diperbicangkan, kemiskinan dan penderitaan sebagai kaum termarginalkan selalu mengiringi kehidupan mereka. Kebangaan Indonesia dengan semboyan nenek moyangku  seorang pelaut sudah hilang di generasi saat ini. Melimpah ruahnya kekayaan laut sampai sekarang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu dan tidak mambawa efek kepada kesejahteraan nelayan. Kekayaan alam nusantara yang sudah mengundang Colombus untuk mengarungi lautan lepas dari Amerika Serikat menuju bumi pertiwi ini ibarat cerita di negeri dongeng bagi nelayan.

 

Prof Purbayu, pakar ekonomi pembangunan menyebutkan bahwa kekayaan alam Indonesia menduduki peringkat atas, hanya Brasil yang bisa menandinginya. Namun ironisnya kelimpahan dan kekayaan itu tidak membawa kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan. Kondisi kemiskinan semakin hari semakin bertambah, terutama nelayan di pesisir pantai.

 

Lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia justru berada di bawah garis kemiskinan dan selama ini menjadi golongan yang paling terpinggirkan karena kebijakan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, penduduk miskin di indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 persen % di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Tahun 2010 angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS terakhir mencapai 35 juta orang atau 13,33 persen dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 237 juta jiwa, sedangkan Bank Dunia melaporkan kemiskinan di Indonesia masih berkisar sekitar 100 juta.

 

Prof. Herman Soewardi, Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat sehingga nelayan tetap dalam kemiskinannya.

 

Akar Kemiskinan di Nelayan

 

Banyak pendapat pakar tentang kemiskinan di pesisir, Panayotou (1982) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (preference for a particular way of life). Pendapat Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. 

 


Karena way of life yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. Way of life sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.


Kemiskinan di komunitas nelayan masuk dalam kategori kemiskinan cultural dan kemiskinan structural. Jika kita telusuri kemiskinan nelayan sebenarnya hanya karena tiga factor pokok, pertama rendahnya political will pemerintah dalam membangun dunia kelautan dan perikanan secara integral.  Kondisi ini bisa kita lihat dengan orientasi pembangunan ke perdesaan darat, bukan pesisir. Penempatan nelayan sebagai obyek pembangunan akhirnya mematikan inisiatif dan daya ungkit kearifan lokal. 


Ini berbeda dengan di Sri Lanka, misalnya, pembangunan untuk mengatasi kemiskinan nelayan begitu signifikan hasilnya karena prinsip program pembangunan yang dianut adalah helping the poor to help themselves. Menjadikan nelayan berdaya berasal dari diri nelayan sendiri melalui pengembangan kearifan lokal akhirnya mengangkat nelayan Sri lanka semakin sejahtera. 

Kedua, lambannya proses alih teknologi di masyarakat pesisir. Nelayan luar negeri mencuri ikan di Negara kita dengan kapal serta alat canggih sehingga hasilnya bisa untuk hidup satu bulan. Kecanggihan teknologi pencuri ikan telah merugikan Negara hampir 40 trilyun per tahun karena illegal fishing. Nelayan kita sangat jauh tertinggal secara teknologi, baik penangkapan ataupun pengolahan. Kapal tangkap yang hanya dilengkapi jaring tradisional hanya bisa menjangkau puluhan mil dari pantai, hasilnyapun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, apalagi sekunder dan tersier. Hasil yang sedikit itupun kadang harus disisihkan untuk membayar hutang ke rentenir. 

 

Ketiga, minimnya sinergi antara pemerintah dan stakeholder pembangunan perikanan kelautan. Kita ambil contoh bagaimana antar departemen saling berebut “mangsa” nelayan untuk dijadikan obyek proyek pengentasan kemiskinan. Ini menunjukkan ego sektoral dan rendahnya komitmen berpihak kepada nelayan, lemahnya koordinasi antar departemen atau dinas dalam pengentasan kemiskinan nelayan membuat program yang saling tumpang tindih akhirnya menindih nelayan sehingga semakin miskin. 

 

Boleh jadi banyak bantuan, namun karena tidak adanya spirit kebersamaan dan integralitas antar sector membuat bantuan akhirnya menjadi “bancakan” yang tidak meninggalkan bekas di hati nelayan. Sinergisitas di pemerintahan sangat sulit dilaksanakan dan pemerintah juga kurang menyapa stakeholder swasta, ormas, LSM sebagai pilar yang terlibat secara langsung dalam keseharian kehidupan nelayan. 

 

Ini terjadi karena tidakadanya rasa saling percaya antara pemerintah dan stakeholder. Misalnya LSM selalu dituding kritis dan berorientasi materi, padahal sejujurnya apa yang dilakukan teman LSM adalah mencari akar masalah yang riil di tingkat nelayan sehingga memiliki identifikasi dan data yang akurat tentang kondisi nelayan. Tujuan itu akhirnya menghasilkan pendekatan yang tepat bagi program pengentasan kemiskinan.

 

Selama ini pemerintah sering tidak memahami masalah serta tugasnya dalam menangani kemiskinan di nelayan, sehingga karena memiliki dana yang penting penyerapan anggaran tercapai. Padahal tidak jelas output dan outcamenya. Parahnya program dinas sering kita temukan hanya copy paste program tahun sebelumnya dengan sedikit modifikasi di nomer urut program. Tiga masalah diatas merangkup berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang kadang hanya berputar – putar pada tataran konsep dan teori.

 

Kebangkitan Nelayan

 

Mengharapkan kebijakan pemerintah rasanya sulit untuk bangkit dari keterpurukan nelayan Indonesia. Sekarang ini saja sudah lenyap jati diri nelayan, yang ada hanyalah buruh, kuli dan nelayan gurem yang terpaksa menerima kondisi kemiskinan ini. Layak kiranya gerakan sipil dan komunitas muda merintis berbagai usaha untuk membangun keberanian dan kemandirian buruh nelayan agar memiliki harapan hidup ke depan yang lebih baik. Gerakan mahasiswa hendaklah segera bersama nelayan, jangan terseret arus politik. Peran pendampingan masih sangat diharapkan ditengah aparat yang terbatas jumlahnya. Adakanlah Kuliah Kerja Nyata dan kuliah kerja usaha di lingkungan nelayan, ajarkanlah mereka tentang usaha dan teknologi secara kontinyu. Jika gerakan mahasiswa mau menggarap isu proletar kerakyatan maka optimisme nelayan pelan – pelan akan bangkit. Gerakan masyarakat professional seperti ICMI yang telah mendeklarasikan akan lebih dekat dengan isu grassroot hendaknya segera bergabung. Masyarakat profesi ini memiliki keahlian dan tenaga trampil yang sudah mandiri, mereka bekerja karena panggilan pengabdian, bukan karena materi. 

 

Jika isu ini diangkat dan dilakukan akan membuat pondasi semangat dan harapan yang dibangun oleh gerakan mahasiswa akan berlanjut, sumberdaya dan sumberdana masyarakat profesi lebih kuat dan fleksibel dalam membuat program yang mewadahi kearifan local nelayan. 

 

Bersatunya gerakan mahasiswa dan gerakan sipil akan menjadikan agenda pengentasan kemiskinan semakin banyak yang menyelesaikan, terutama kemiskinan di lingkungan pesisir. Kebersamaan dalam agenda dan kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan akan menjadikan bangsa ini sibuk bekerja, bukan hanya sibuk berkomentar tentang kemiskinan nelayan. 

 

Belajar dari Muhammad Yunus pengentas kemiskinan di India, rupanya bersatunya gerakan sipil dan professional harus didukung oleh keberpihakan tokoh yang rela tidak popular, hidup bersama nelayan membangkitkan semangat dan harapan hidup ke depan. Saat ini belum ada tokoh yang menjadi tempat curhat nelayan, kiranya DPR masih ingat akan janjinya saat pemilu merekalah yang harusnya bisa menjadi bapak nelayan. Namun kapan kemiskinan nelayan ini akan berakhir? Siapa yang akan peduli? jangan sampai kekayaan laut kita hanya menjadi bancakan Negara asing.

 


*Penulis adalah Pemerhati masalah kelautan dan pertanian;  Pengurus Harian DPW PKS Jateng

 

 

 

Sumber: PKS Jateng Online

( Riyono, S.Kel, MSi* )

Baca Lainnya:

UPDATE

02 Februari 2017 | 13:33 wib

Anda Jomblo? Mau Nikah? Silahkan Beli Hantaran Menarik Karya PKS Kota Semarang ini

Semarang, PKS Jateng Online – Bagi Anda yang jomblo dan hendak merencanakan menikah, pasti membutuhkan hantaran pernikahan.…


01 Februari 2017 | 16:40 wib

Habib Syech Do'akan Yaris Untuk Salatiga Hati Beriman

image Salatiga, PKS Jateng Online - Menjaga keteduhan hati masyarakat Kota Salatiga, masyarakat Kalibening Salatiga menggelar…


01 Februari 2017 | 13:48 wib

Ini Pesan KH Kamal Fauzi Untuk Kader PKS Menjelang Pilkada Serentak 2017

image Semarang, PKS Jateng Online - Memasuki tahun 2017, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah…


30 Januari 2017 | 14:55 wib

Tanamkan Jiwa Kepemimpinan, Anak Kader Diajak Main Di Luar

image Semarang, PKS jateng Online – Jiwa kepemimpinan harus ditanamkan sejak kecil,  mengingat berarnya beban yang…


30 Januari 2017 | 14:52 wib

Yaris Bersama Mayarakat Salatiga, Jaga Kesehatan Lestarikan Lingkungan

image Salatiga, PKS Jateng Online - Perhelatan akbar rakyat Kota Salatiga yang tinggal menghitung hari, tak dilepas begitu saja…

© 2014 PKS JATENG ONLINE
Jl. Kelud Utara No.46, Petompon, Gajahmungkur, Kota Semarang
Telp. 024-70776373 Fax. 024-8311244 Email: info@pksjateng.or.id