img

Ini Saran Hadi Santoso Terkait Polemik Transportasi Online yang Diprotes Forum Angkutan Umum

img

PROTES ONLINE. Komisi D DPRD Jateng menerima sejumlah pengelola angkutan umum, yang memrotes keberadaan transportasi online, Senin (13/11/2017). (foto ariel noviandri)

SEMARANG, PKS Jateng Online  - Forum Komunikasi Angkutan Umum (FKAU) Jateng menyatakan keresahannya atas menjamurnya transportasi umum online saat ini. Menurut Ketua FKAU Jateng Sumitro selama ini transportasi umum online tersebut beroperasi tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah.

Ia menilai, dengan tidak adanya izin itu, transportasi umum online telah mengambil keuntungan ilegal. Hal itu sangat merugikan angkutan umum seperti bus kota dan angkot yang selama ini telah memiliki izin beroperasi resmi.

"Keberadaan taksi dan ojek online itu sangat meresahkan kami dan seharusnya tidak beroperasi lagi," keluhnya, saat mendatangi Komisi D DPRD Jateng, baru-baru ini.

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap transportasi umum online itu karena berdampak mematikan usaha angkutan umum yang sudah ada sejak lama. Ditegaskannya, sudah seharusnya transportasi umum online 'dihilangkan' karena telah beroperasi tanpa izin.

"Inginnya, angkutan yang tidak resmi itu dihilangkan karena di Semarang sendiri pemkot belum mengeluarkan izin berbentuk apapun," tegasnya.

Seharusnya, kata dia, transportasi umum online itu hanya mengangkut barang dan bukan orang. Karena kalau tidak, semakin lama akan semakin meningkatkan 'kecemburuan' di lapangan karena telah mengambil 'lahan' angkutan umum.

"Itu juga karena kebijakan menteri yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang efektif berlaku mulai 1 November 2017, memperbolehkan plat hitam untuk mengangkut orang, beroperasi layaknya taksi," ungkapnya.

Sementara, Ketua Persatuan Pengemudi Karangayu-Penggaron (PPKP) Kota Semarang Slamet Widodo mengungkapkan sebanyak 285 armada dahulu masih beroperasi. Namun, setelah muncul transportasi umum online, sekarang hanya sekitar 100 armada untuk trayek Karangayu-Penggaron.

"Sebenarnya persoalan itu tergantung dari kepala daerah setempat atau bupati/ walikota. Karena, ada beberapa daerah yang tidak mengizinkan transportasi umum online beroperasi di daerahnya. Untuk itu, kami disini mendorong Dewan mengupayakan hal tersebut," tegas Slamet.

Medi, Perwakilan Angkutan Umum Solo, mengatakan persoalan itu mampu memicu gejolak di lapangan. Ia berharap para pemangku kepentingan seperti pemkab/ pemkot dan kepolisian tidak 'ikut-ikutan' menjadi operator atau provider transportasi umum online.

"Karena, di Jakarta sudah ada inkopol dari kepolisian menjadi provider transportasi umum online. Selain itu, dari dishub juga ada. Kalau dari aparat atau pemangku kepentingan ikut menjadi provider, kami dari angkutan umum semakin kalah dalam berkompetisi meraih penumpang," ungkap Medi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jateng Hadi Santoso mengaku sangat apresiatif dengan sikap para pengelola bus kota, taksi, dan angkot. Karena, selama ini telah sanggup menahan diri dan tidak bergejolak saat menyikapi menjamurnya transportasi umum online saat ini.

Ia mengaku pihaknya kini masih mengkritisi Permenhub 108/2017 karena bisa memicu gejolak. Untuk itu, pihaknya akan melaporkan semua masukan dari pengelola angkutan umum ke Gubernur Jateng dan ke pemerintah pusat melalui DPR RI. "Kami pasti akan membahas, kemudian menyampaikan hal tersebut, baik ke gubernur maupun ke DPR," kata Legislator PKS itu.

Sumber: Warta Legislatif