img

Tahun 2018, Jangan Lagi Ada Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

img

SEMARANG, PKS Jateng Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menyoroti terjadinya kelangkaan liquid petroleum gas (LPG) atau Elpiji jenis 3 kilogram jelang tahun baru 2018.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono, dalam keterangannya Kamis (4/1/2018) di Kota Semarang menuturkan bahwa kelangkaan LPG ini menjadi temuan dirinya saat menggelar reses di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan beberapa waktu yang lalu.

Kelangkaan elpiji 3 kg terjadi di sejumlah daerahdi Jateng, sehingga akibat kelangkaan itu, harga elpiji 3 kg melambung. Harga gas tersebut naik  bahkan sampai kisaran Rp 22 ribu dari yang harga normal Rp 18 ribu.

“Kami berharap pemerintah, dalam hal ini PT Pertamina agar bisa melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap distribusi elpiji 3kg tersebut,”katanya.

Saat ini, menurut Riyono, kelangkaan elpiji yang dirasakan masyarakat lebih disebabkan permintaannya yang naik.

Selain itu, juga menemukan bahwa elpiji 3 kg digunakan rumah tangga mampu. Padahal, elpiji 3 kg adalah gas bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu.

Riyono  mengatakan bahwa Elpiji merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan bisa mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat kecil yang masih sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah.

Dia juga berharap tahun 2018 ini diharapkan tidak terjadi lagi kelangkaan gas 3 kg.

Disisi lain, kata Riyono, Pertamina perlu memberikan penambahan kuota distribusi, mengingat kebutuhan masyarakat pada memang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kuliner yang semakin meningkat maupun usaha mikro kecil dan UKM.

“Apalagi kelangkaan Elpiji 3kg bersubsidi tersebut telah memicu kenaikan  harga di tingkat pengecer dari pada harga resmi yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah  dan PT Pertamina,”ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Akibatnya, kata Riyono, hal itu semakin memberatkan kondisi ekonomi rakyat kecil, kelangsungan usaha ekonomi mikro dan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). “Mohon Pertamina untuk rutin melakukan pengawasan,”pungkasnya.