img

Masih Tingginya Jumlah Masyarakat Jateng Yang Belum Teraliri Listrik

img

Ketua FPKS DPRD Jateng H. Arifin Mustofa, S.Pd (Foto : Arsip Humas DPRD Jateng)

Magelang, PKS Jateng Online - Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Arifin Mustofa menerangkan sampai saat ini masih banyak masyarakat di Jawa Tengah yang belum bisa menikmati aliran listrik. Baik itu yang belum sama sekali teraliri listrik dan yang sudah tetapi belum bisa mengalirkan listrik ke rumahnya secara mandiri. Hal ini belum senada dengan target Kementerian ESDM terkait elektrivikasi yang ditargetkan mencapai 99% sampai akhir tahun.

"Saya ambil contoh di daerah Banyumas saja berdasar data yang saya peroleh di awal bulan ini masih ada 7.000 rumah tangga yang belum teraliri listrik", ungkapnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng tersebut menambahkan berbeda di wilayah tetangga daerah asalnya yaitu Kabupaten Magelang yang masih terdapat 1.901 Kepala Keluarga (KK) yang sudah dapat menikmati listrik tetapi belum bisa mengalirkan listrik ke rumahnya secara mandiri atau masih menumpang dengan rumah lain.

"Pada umumnya yang sering saya temui hal tersebut terjadi karena kurang mampunya masyarakat dalam segi biaya untuk mengalirkan listrik secara mandiri ke rumahnya", ujarnya

Anggota Komisi D ini menambahkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi program dari PLN yaitu One Man One Hope yang merupakan layanan pemasangan listrik gratis, progam sukarela dari PLN untuk memberikan penyambungan listrik kepada warga kurang mampu.

"Bulan ini ada 2 warga Kendal yang mendapat program tersebut. Semoga dengan adanya program tersebut bisa mengurangi jumlah rumah yang belum teraliri listrik. Harapannya bisa tepat sasaran diperuntukkan warga yang kurang mampu. Perlu bekerja sama dengan Pemerintah Desa setempat", tambahnya

Arifin menambahkan, jika permasalahannya ada pada masih kurangnya ketersediaan listrik untuk Jawa Tengah dengan adanya Perda No. 13 tahun 2019 harapannya dapat memudahkan investor untuk berinvestasi di sektor Jasa Penyediaan atau Penunjang Tenaga Listrik yang perizinannya sekarang cukup sampai Pemerintah Provinsi.

"Kita coba evaluasi keberjalanan Perda yang baru bulan lalu disahkan ini kedepannya. Harapan saya dengan adanya Perda ini mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketenagalistrikan khususnya di Jawa Tengah", pungkasnya.