img

Penyelewengan Data Profil Desa dan Kelurahan

img

 

SEMARANG-Beberapa kejanggalan serius terndus dalam praktek pendataan profil desa dan kelurahan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Hal tersebut terungkap setelah kunjungan Komisi A DPRD Jawa Tengah ke beberapa kabupaten di Jawa Tengah.

Komisi A telah mengunjungi Desa Perisak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan desa percontohan nasional. Banyak masalah serius yang ditemukan, apalagi jika dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan Permendagri 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan.

Kunjungan ke Demak, Brebes dan Batang menemukan persoalan yang serupa. Kunjungan   yang dilakukan di Brebes dan Batang pada tanggal  2-4 Maret 2011 bahkan mememukan hal yang tak terduga. Mulai dari sulitnya mengisi form yang disediakan, keterbatasan dana dan SDM pengisi form, hingga kepedualian aparatur desa, kecamatan dan Kabupaten yang masih minim terhadap program tersebut. Bahkan uniknya, salah satu isian dalam form itu menuntut agar warga desa yang disensus memberitahukan partai pilihannya pada pemilu lalu.

“Wah, ini kan melanggar asas pemilu yang LUBER JURDIL, jangan-jangan Permendagri ini memang punya kepentingan politis. Kita dan masyarakat wajib wasdapa terhadap praktek semcam ini”, terang Arif Awaludin, anggota Komisi A di ruang Fraksi PKS Rabu (9/3). Menurutnya isian form semacam ini sangat bahaya karena bisa mengebiri pilihan politik warga. Bisa saja nanti terjadidiskriminasi karena pilihan politik yang berbeda dengan penguasa local.

Dari pantauan dan kunjungan tersebut, pendataan profil desa dan kelurahan patut mendapat pengawasan yang berlebih. Jangan sampai data maupun form diarahkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan segolongan yang tidak bertanggungjawab.