FEED RSS DPW PKS JAWA TENGAH http://pksjateng.or.id/rss Liputan Media - pksjateng.or.id Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2991/Pengelolaan-Pulau-Jangan-Hanya-Pertimbangkan-Faktor-Ekonomi Fri, 20 Jan 2017 09:21:54 +0700 Liputan Media REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pengelolaan pulau-pulau perlu melibatkan… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pengelolaan pulau-pulau perlu melibatkan stakeholder bidang pertahanan dan intelijen, khususnya dengan Komisi I DPR RI dan mitra-mitra kerjanya. Kemudian pulau-pulau kecil terluar dan juga pesisir tidak boleh hanya mempertimbangkan pada aspek ekonominya saja. Namun harus mempertimbangkan tiga kepentingan, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat ditinggalkan.

"Undang-undang nomor 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007. Berdasar pada PP No. 62/2010, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan, jika ada pertimbangan berbagai aspek itu," jelas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Rabu (18/1).

Abdul Kharis mengatakan Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal meski telah terbit Undang-undang nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. "Terbitnya Undang-undang nomor 27/2007 justru menimbulkan masalah baru, yaitu tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)," tambahnya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 27/2007. MK berpendapat bahwa pemanfaatan wilayah pasir dan pulau-pulau kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata dia, ada empat tolak ukur yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut.

Keempat tolak ukur tersebut adalah, pertama kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Terakhir, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Menurut MK, pemberian HP-3 oleh pemerintah kepada pihak swasta adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan 'perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsp kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'.

"MK juga menyatakan, pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar," tutur Abdul Kharis.

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2991/Pengelolaan-Pulau-Jangan-Hanya-Pertimbangkan-Faktor-Ekonomi
Pengelolaan Pulau Indonesia oleh Asing Picu Masalah Baru http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2990/Pengelolaan-Pulau-Indonesia-oleh-Asing-Picu-Masalah-Baru Fri, 20 Jan 2017 09:17:22 +0700 Liputan Media JAKARTA - Rencana Pemerintah mempersilakan investor asing mengelola pulau-pulau terpencil di Indonesia dinilai memicu persoalan baru. Wakil Ketua Komisi… JAKARTA - Rencana Pemerintah mempersilakan investor asing mengelola pulau-pulau terpencil di Indonesia dinilai memicu persoalan baru.

Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menilai pengelolaan pulau oleh negara asing tersebut berpotensi memicu masalah baru jika pemerintah tidak siap.

Menurut dia, banyak persoalan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, baik dari sisi regulasi, pertahanan, serta infrastruktur sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

“Wacana itu berpotensi memicu masalah baru jika pemerintah tidak siap. Sebaiknya, pemerintah tidak buru-buru mengambil kebijakan. Jika tujuannya adalah menarik investor maka pengelolaannya harus tetap di bawah pemerintah,” tutur Fikri di Jakarta, Sabtu (14/1/2017) dalam siaran pers Fraksi PKS DPR kepada SINDOnews.

Dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia, sebanyak 4.000 pulau terluar di Indonesia saat ini belum dikelola oleh pemerintah. Belum terkelolanya oleh pemerintah tersebut, berkonsekuensi belum adanya penamaan pulau secara resmi.

Padahal, kata dia, sesuai prosedur dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, untuk kepentingan pengelolaan, dibutuhkan penamaan yang jelas dan sah alias diakui negara.

Sehingga, kata dia, Pemerintah Indonesia wajib untuk daftar kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap ribuan pulau yang masuk dalam wilayah negara.

Menurut dia, di sisi lain, dasar hukum yang menjadi pegangan dalam penamaan pulau di Indonesia adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2990/Pengelolaan-Pulau-Indonesia-oleh-Asing-Picu-Masalah-Baru
Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR: Pemerintah Jangan Terburu-buru http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2981/Abdul-Fikri-Faqih-Wakil-Ketua-Komisi-X-DPR-Pemerintah-Jangan-Terburu-buru Fri, 13 Jan 2017 21:45:15 +0700 Liputan Media Pemerintah sedang mewacanakan pengelolaan pulau, terutama pulau-pulau kecil di wilayah terluar Indonesia, oleh negara asing. Bagaimana tanggapan Anda…

Pemerintah sedang mewacanakan pengelolaan pulau, terutama pulau-pulau kecil di wilayah terluar Indonesia, oleh negara asing. Bagaimana tanggapan Anda dari sisi pariwisata selaku bidang kerja Komisi X?
Jika tujuannya untuk menggenjot kedatangan wisatawan asing, misalnya sebanyak 20 juta pada 2019, tentunya masih membutuhkan koordinasi yang baik antarkementerian terkait. Misalnya saja, untuk pengawasan wilayah dan pengawasan keluar-masuknya orang asing ke pulau-pulau itu.

Apakah pertimbangan pariwisata itu mendesak untuk direalisasikan oleh pemerintah?
Sekarang ini ada 10 kawasan khusus pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan kunjungan Komisi X ke daerah-daerah wisata itu, ambil saja contoh di Morotai, masih sangat memerlukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) dari pemerintah. Sarpras itu, seperti perbaikan keterbatasan akses menuju lokasi wisata dan keterbatasan listrik.

Jadi, menurut hemat kami, mestinya pemerintah harus fokus terhadap pengembangan 10 kawasan destinasi wisata itu dahulu. 

Soal rencana menamai pulau sesuai pengelola (pihak asing), apakah ini tepat?
Kebijakan itu memiliki potensi kerawanan tinggi, dalam artian rawan persoalan sosial maupun lingkungan hidup. Sebaiknya, pemerintah berkaca pada pengelolaan Pulau Nusakambangan. Pulau itu tidak berada di bawah pengelolaan Pemkab Cilacap, tapi Kementerian Hukum dan HAM.

Ketika ada permasalahan lingkungan karena penggundulan hutan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem di sana, pemerintah daerah setempat tidak bisa memberikan penanganan cepat. Sebab, koordinasi penanganan harus ke pusat dulu. Kerumitan seperti ini dialami saat pengelola bukan pihak asing. Jangan sampai hal seperti ini lebih buruk dampaknya jika dikelola oleh pihak asing.

Jika disimpulkan, apakah wacana pengelolaan pulau-pulau oleh pihak asing ini masih terlalu dini?
Bisa disebut demikian. Indonesia masih terlalu jauh jika akan menerapkan hal itu. Sebab, kondisi kita sekarang terbatas. Sementara itu, problem yang ada sekarang, baik pertahanan, keamanan, dan beberapa persoalan lain belum dapat diatasi dengan baik. Wacana pengelolaan pulau itu berpotensi memicu masalah baru jika pemerintah tak siap.

Sebaiknya pemerintah tak buru-buru mengambil kebijakan. Jika ingin menarik investor, boleh saja, tetapi pengelolaan tetap berada di bawah pemerintah.      Oleh Dian Erika Nugraheny, ed: Muhammad Iqbal

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2981/Abdul-Fikri-Faqih-Wakil-Ketua-Komisi-X-DPR-Pemerintah-Jangan-Terburu-buru
Hadi: Bencana Hidrogeometrik di Jawa Tengah Tinggi http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2951/Hadi-Bencana-Hidrogeometrik-di-Jawa-Tengah-Tinggi Sat, 10 Dec 2016 17:52:12 +0700 Liputan Media SEMARANG, PKS Jateng Online – Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Karanganyar Kecamatan Karangpandan pada Selasa (29/11) pada pukul… SEMARANG, PKS Jateng Online – Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Karanganyar Kecamatan Karangpandan pada Selasa (29/11) pada pukul 14.00 WIB, menambah daftar panjang bencana hidrogeometrik di Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santosa mengatakan, dari data BPBD 2015 lalu dari 1000 kejadian 538 diantaranya bencana hidrogeometrik.

“Dinas ESDM Jawa Tengah mengklafikasikan ada 147 titik di Jawa Tengah dikategorikan sebagai zona merah tempat tinggal. Ada beberapa kriteria daerah tersebut zona merah tempat tinggal, pertama stabilitas tanah yang disebabkan oleh kemiringan dan rongga-rongga tanah di mana ada kemungkinan penetrasi,” kata Hadi di Gedung Berlian (DPRD Jawa Tengah), Rabu (30/11).

Posisi tanah dengan kemiringan 45 derajat jika terjadi longsor maka akan semakin cepat. Kondisi tanah seperti itu, paling banyak ada di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo dan Karanganyar dan rata-rata kejadian tanah longsor yang sampai menimbulkan korban ada di zona-zona tersebut.

“Kami sudah merekomendasikan untuk tidak dihuni. Masyarakat sudah kami persuasif dengan berbagai cara, dilibatkan dalam penetapan peta geologis misalnya. Daerah-daerah yang pernah terjadi langsung dieksekusi setelah kejadian direlokasi,” tuturnya.

Rata-rata dari sisi sosiologis dan psikologis, masyarakat enggan direlokasi. Karena berbagai alasan dan paling besar adalah alasan ekonomis mempunyai tanaman yang diandalkan sebagai penghasilan sehari-hari.

Cuaca ekstrim yang belakangan melanda Jawa Tengah juga menambah banyak bencana di Jawa Tengah. Ia mengimbau agar masyarakat yang tidak terjangkau oleh alat early warning system mempunyai kearifan lokal untuk meminimalisasi jumlah korban akibat bencana.

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2951/Hadi-Bencana-Hidrogeometrik-di-Jawa-Tengah-Tinggi
Pemerintah Diminta Percepat Penyelesaian Sertifikasi Guru http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2932/Pemerintah-Diminta-Percepat-Penyelesaian-Sertifikasi-Guru Mon, 28 Nov 2016 11:05:13 +0700 Liputan Media REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai, tantangan utama pemerintah di Hari Guru Nasional adalah memercepat penyelesaian… REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai, tantangan utama pemerintah di Hari Guru Nasional adalah memercepat penyelesaian program Sertifikasi Guru. Sebab, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan adanya sertifikasi.

''Dengan adanya sertifikasi tersebut, berarti secara kualitas, tenaga pengajar kita memiliki perbaikan. Karena syarat terpenting dari sertifikasi adalah lulus S1 atau D4 dan berstatus guru tetap,'' jelasnya di Tegal, Sabtu (26/11).

Diketahui, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelesaikan program Sertifikasi Guru paling lambat 10 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2015.

Menurut data yang dimiliki kemendikbud tahun 2015, guru di Indonesia sebanyak 3.015.315 orang. Dari 3 juta guru tersebut, guru yang sudah berstatus PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY) ada sebanyak 2.294.191. Sedangkan, jumlah guru yang tidak bisa disertifikasi karena berstatus sebagai guru tidak tetap ada sebanyak 721.124 orang.

Dari 2 juta guru yang berstatus sebagai PNS dan GTY itu, yang diangkat dari setelah tahun 2015, sebanyak 547.154 guru yang telah disertifikasi lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dimana biayanya ditanggung oleh guru pribadi itu sendiri atau oleh program afirmasi dari pemerintah.

Fakih menyataan, tantangan inilah yang harus dikejar oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud bersama dengan Kemenkeu. Karena antara dua kementerian tersebut harus memiliki data yang sinkron, mengenai jumlah guru, baik yang belum maupun sudah bersertifikasi.

''Apalagi, dana Tunjangan Profesi Guru tahun 2016 ini naik menjadi 80 triliun, dari 77 triliun di tahun 2015. Itu tentu bukanlah angka yang sedikit,'' katanya.

Oleh karena itu, Fikri berharap pemerintah perlu memprioritaskan proses penyelesaian sertifikasi ini, khususnya guru-guru yang berada di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Mengingat APBD di daerah tersebut sudah cukup berat untuk membayar gaji ratusan guru honorer di masing-masing daerah ini.

''Jika sudah diangkat berstatus PNS dan berserttifikasi, maka gaji mereka akan diambil dari APBN. Tentu, ini akan membantu keuangan daerah, sehingga anggaran lebih bisa difokuskan untuk sektor lain di bidang pendidikan, misalnya membangun lab, memperbaiki gedung, perpustakaan, dan sebagainya,'' ucap Politikus PKS tersebut.

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2932/Pemerintah-Diminta-Percepat-Penyelesaian-Sertifikasi-Guru
Ketimbang Tol, Pilih Jalur KA http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2895/Ketimbang-Tol-Pilih-Jalur-KA Fri, 04 Nov 2016 10:44:29 +0700 Liputan Media SEMARANG (KRjogja.com)- Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menilai wacana pemerintah pusat untuk membangun jalan tol Bawen-Magelang-Yogyakarta…

SEMARANG (KRjogja.com)- Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menilai wacana pemerintah pusat untuk membangun jalan tol Bawen-Magelang-Yogyakarta masih sebatas wacana yang realisasinya sulit untuk bisa diharapkan, karena pemerintah pusat masih memiliki banyak PR pembangunan di Jateng yang hingga kini belum ada realisasinya.

Hadi Santosa mengatakan hal ini kepada KRjogja.com di Semarang Jumat (28/10/2016). Rencana pemerintah untuk Jateng yang belum ada realisasinya seperti rencana pembangunan sembilan bendungan di Jateng, pembangunan jalan tol Demak-Semarang, pembangunan jalan tol trans Jawa dan pembangunan jalan selatan-selatan Jateng.

Menurut Hadi Santoso, daripada membuat wacana baru pembangunan jalan tol Bawen-Magelang-Jogjakarta, pemerintah pusat diminta untuk menghidukan kembali jalur kereta api (KA) yang sudah ada di jalur tersebut. Hadi Santoso yang membidangi bidang pembangunan di DPRD Jateng ini mengaku belum tahu adanya rencana pemerintah untuk membangun jalan tol Bawen-Magelang-Jogjakarta.

"Saya samasekali belum tahu adanya rencana pemerintah untuk membangun jalan tol di jalur Bawen-Magelang-Jogja. Apalagi sebenarnya pemerintah pusat masih memiliki banyak PR di Jateng yang belum direalisasikan. Lebih baik pemerintah menghidupkan kembali jalur kereta api di jalur tersebut,” tutur Hadi Santoso. (Bdi)

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2895/Ketimbang-Tol-Pilih-Jalur-KA
DPRD Jateng Ajak Sekolah Bangun Kantin Sehat http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2875/DPRD-Jateng-Ajak-Sekolah-Bangun-Kantin-Sehat Thu, 27 Oct 2016 12:54:22 +0700 Liputan Media Semarang, Antara Jateng - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mengajak sekolah di semua tingkatan membangun kantin yang sehat guna mengantisipasi… Semarang, Antara Jateng - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mengajak sekolah di semua tingkatan membangun kantin yang sehat guna mengantisipasi makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya.

"Untuk menghindari kekhawatiran terhadap makanan yang tidak higienis, sekolah semestinya mulai membudayakan kantin sehat sehingga anak tidak perlu jajan di luar sekolah dan luar pengawasan guru," kata anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen di Semarang, Jumat.

Menurut dia, perlu ada ketegasan dari pihak sekolah agar lingkungan sekolah terbebas dari jajanan atau minuman yang membahayakan anak.

Hal itu, kata dia, bisa dilakukan dengan cara sekolah menyediakan kantin atau tempat khusus untuk makan dan jajan yang sehat bagi anak.

"Dengan terus mengawasi jenis makanan yang dijual, kami juga minta agar BPOM supaya terus melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap jajanan serta minuman yang ada di lingkungan sekolah," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Selain itu, orang tua diharapkan juga ikut aktif memantau dan mengawasi anak-anaknya, bahkan sebaiknya membekali anak dengan bekal makanan dari rumah.

Anggota Komisi E Karsono mengungkapkan, pencegahan terhadap makanan berbahaya bagi anak harus terus dilakukan dan tidak cukup melibatkan sekolah saja, namun peran serta orang tua secara langsung sangat dibutuhkan.

"Dinas Pendidikan melalui para guru semeskinya memberikan arahan dan himbauan agar anak-anak ketika jajan harus memilih makanan yang sehat," katanya.

Editor: Achmad Zaenal M

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2875/DPRD-Jateng-Ajak-Sekolah-Bangun-Kantin-Sehat
Pemerintah Diminta Jaga Standar Profesi dan Kompetensi Dokter http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2874/Pemerintah-Diminta-Jaga-Standar-Profesi-dan-Kompetensi-Dokter Thu, 27 Oct 2016 12:50:17 +0700 Liputan Media SEMARANG, suaramerdeka.com – Anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusman meminta pemerintah harus bisa menjaga standar profesi dan kompetensi dokter… SEMARANG, suaramerdeka.com – Anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusman meminta pemerintah harus bisa menjaga standar profesi dan kompetensi dokter yang praktik di fasilitas kesehatan di wilayah Jateng. “Selain meningkatkan jumlah dokter, juga tetap menjaga mutudokter berlandaskan standar kompetensi yang sudah ditentukan,”tandasnya.

Dia menyebutmenyebut jika satu dokter menangani lebih dari target rasio maka artinya pelayanan kuratif kesehatan belum maksimal. Hal itu berpengaruh pada ketercapaian target indikator derajat kesehatan pun tidak bisamaksimal, atau bahasa sederhananya adalah pelayanan kesehatan yang tidak optimal.

“Imbasnya akan menyebabkan angka kesakitan susah diturunkan. Dari data rasio tenaga medis artinya arahan Menkes untuk menjamin jumlah dokte rbelum bisa terpenuhi dengan baik oleh Jateng,” tegasnya.

Jika rasio tenaga medis belum bisa terpenuhi, Rusmanmenyarankan ada perhatian dari sisi distribusi tenaga medis. “Jangan sampai persebaran dokter di Jateng terkumpul di salah satu daerah, namun sedikit di daerah yang lain terutama di wilayah pedesaan yang identik dengan rendahnya jaminan kesejahteraan profesi dokter sendiri,”katanya.

(Andika Primasiwi / CN26 / SM Network)

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2874/Pemerintah-Diminta-Jaga-Standar-Profesi-dan-Kompetensi-Dokter
Dewan Ajak Mahasiswa Mengawal Pembuatan Perda http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2873/Dewan-Ajak-Mahasiswa-Mengawal-Pembuatan-Perda Thu, 27 Oct 2016 12:40:09 +0700 Liputan Media SEMARANG – Anggota Komisi D DPRD Jateng Muhammad Rodhi mengajak mahasiswa untuk ikut aktif mengawal pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Hal… SEMARANG – Anggota Komisi D DPRD Jateng Muhammad Rodhi mengajak mahasiswa untuk ikut aktif mengawal pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini disampaikannya usai memberi materi tetang pembuatan Perda di acara Training Legislatif Dasar yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Minggu (23/10/2016).

“Ada di Public Hearing, ada di aspirasi dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap sosialisasi terhadap masyarakat bisa dilakukan oleh temen-teman mahasiswa. Kemudian aspirasi masyarakat bisa disampaikan mahasiswa ke DPRD,” ujar politikus PKS itu.

Dia menambahkan, pengetahuan mengenai  fungsi DPRD sebagai pengawal dan pembuatan peraturan daerah sangat penting untuk dipahami mahasiswa. Pasalnya, mereka merupakan generasi penerus yang akan menggantikan wakil rakyat ke di masa depan.

“Sehingga mereka sejak awal kita siapkan sebagai generasi penerus. Dipakai atau tidak itu urusan belakang. Kami harap ke depan mahasiswa sudah siap kalau kami sudah selesai melaksanakan tugasnya, maka mereka yang akan melanjutkannya,” tandasnya.

Sementara itu Ketua DPM Fakultas Ekonomi Unnes Novian Pambudi menyampaikan, acara Training Legislatif Dasar merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk menyiapkan mahasiswa unmenjadi legislator. Acara tersebut diikuti oleh 50 mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Semarang.

“Saat ini banyak yang menganggap Legislator kerjanya hanya tidur. Kami ingin memberikan pemahaman bahwa legislator itu bukan tugas yang mudah. Kita ingin menunjukkan bahwan DPR kita itu tidak seperti itu. Kalau masyarakat positif maka bangsa kita akan berkembang,” pungkasnya. (Teguh/Fitria)

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2873/Dewan-Ajak-Mahasiswa-Mengawal-Pembuatan-Perda
Mahasiswa Kritik 2 Tahun Pemerintahan Jokowi http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2872/Mahasiswa-Kritik-2-Tahun-Pemerintahan-Jokowi Thu, 27 Oct 2016 12:27:26 +0700 Liputan Media GEDUNG BERLIAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Jateng… GEDUNG BERLIAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Jateng melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Berlian DPRD Jateng, Jalan Pemuda Kota Semarang, Kamis (20/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam aksinya itu, mereka membawa spanduk bertuliskan 'Selamat Ulang Tahun: 2 Tahun Kegagalan Jokowi' dan sebuah kotak kado bertuliskan 'Nawa Cita Omong Kosong: Sekedar Omong Kosong'.

Koordinasi Aksi, Ahmad Fikri Delardi, menilai pemerintahan Jokowi-JK gagal mewujudkan 'good & clean governmen'. Selain itu, Jokowi terlalu sering mengurusi Politik Pencitraan.

"Untuk itu, Jokowi-JK seharusnya bersungguh menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bukan pemilik modal," tegasnya saat berorasi di Halaman Gedung Berlian.

Aksi itu mendapat perhatian dari kalangan dewan. Sriyanto Saputro dan Amir Darmanto dari Komisi A DPRD Jateng langsung mendatangi para mahasiswa tersebut.

Sriyanto mengaku sangat apresiatif dengan sikap yang ditunjukkan mahasiswa terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Menurut dia hal itu merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama 2 tahun ini.

"Mari, kita sama-sama komitmen untuk tetap mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Kita awasi bersama apabila ada kebijakan yang menyalahi aturan," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Amir Darmanto juga mendukung sikap pengawasan dari masyarakat tersebut karena hal itu merupakan bentuk keterlibatan dalam pembangunan. "Ini sudah ada dua tahun, tinggal tiga tahun lagi. Ayo, sama-sama kita awasi kinerja Jokowi-JK," seru legislator PKS itu, disambut tepuk tangan dari para mahasiswa.

Setelah mendengarkan pernyataan dewan tersebut, mahasiswa menggelar aksi teatrikal yakni kemeriahan momen ulang tahun seseorang yang berperan sebagai Jokowi. Dalam perayaan ulang tahun itu, Jokowi mendapat sambutan meriah berupa pesta yang seolah-olah menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Uang rakyat itu mending buat bayar utang yang makin lama makin tinggi jumlahnya," kata salah satu orator.

Aksi itu berakhir sekitar pukul 11.30 WIB dan berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Sejak awal hingga akhir, aksi tersebut tidak menimbulkan kemacetan di Jalan Pahlawan Kota Semarang.

(raka/ariel)

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2872/Mahasiswa-Kritik-2-Tahun-Pemerintahan-Jokowi
Revisi UU PNBP, FPKS minta masukan Pakar http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2867/Revisi-UU-PNBP-FPKS-minta-masukan-Pakar Tue, 25 Oct 2016 08:37:15 +0700 Liputan Media KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Dalam rangka mendalami persoalan tentang kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap APBN, Fraksi… KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Dalam rangka mendalami persoalan tentang kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap APBN, Fraksi PKS menyelenggarakan focus group discussion “Membedah RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak” di Ruang Pleno Fraksi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/20).

Dalam sambutannya, Pimpinan Fraksi PKS Martri Agoeng menilai kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara masih di bawah 15 persen. Hal itu lantaran pengelolaan dan penghimpunan PNBP masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal kebutuhan merevisi UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP.

“DPR dan pemerintah menyadai perlunya revisi UU PNBP, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan untuk meningkatkan penerimaan negara. Persoalan ini segera diselesaikan karena sejak tahun 2012 sektor fiskal Indonesia telah mengalami tekanan cukup berat untuk memenuhi belanja negara,” jelas Martri yang menjadi Bendahara Fraksi PKS ini.

Dengan kondisi fiskal Indonesia yang tertekan tersebut, berdampak buruk terhadap peningkatan utang pemerintah, kemandirian fiskal, hingga anggaran yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat.
“Kondisi keuangan pemerintah juga semakin tertekan lantara situasi ekonomi global yang belum pulih. Dampaknya, realisasi pertumbuhan ekonomi masih jauh dari target. Ini berpengaruh terhadap aktivitas dunia usaha, sehingga memengaruhi penerimaan perpajakan,” tegas Martri.

Oleh karena itu, untuk memerdalam tentang revisi UU PNBP ini, Fraksi PKS DPR RI turut mengundang beberapa pakar, yaitu Marwan Batubara (Direktur IRESS), Yenny Sucipto (Sekjend Seknas FITRA), dan Mariatul Aini (Direktur PBNP Kemenkeu).

“Fraksi PKS menyambut baik atas masukan dari para narasumber tersebut tentang arahan RUU PBNP baiknya seperti apa ke depan. Semoga masukan tersebut dapat memercepat pembahasan revisi undang-undang, terutama karena telah masuk dalam prioritas prolegnas 2016,” tegas Martri.(jay)

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2867/Revisi-UU-PNBP-FPKS-minta-masukan-Pakar
DPR Sahkan RUU ITE Pekan Depan http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2866/DPR-Sahkan-RUU-ITE-Pekan-Depan Tue, 25 Oct 2016 08:29:21 +0700 Liputan Media JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat meloloskan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)… JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat meloloskan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) untuk disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna pekan depan setelah melalui beberapa revisi. "Sepuluh fraksi menyetujui dibawa dalam pembicaraan rapat tingkat dua untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di gedung DPR, kemarin.

Anggota Komisi I Fraksi Partai Amanat Nasional, Alimin Abdullah, mengatakan fraksinya sepakat RUU ITE disahkan. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. PAN meminta agar pasal mengenai penyadapan diatur khusus. Sebab, penyadapan erat kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak diatur secara rinci.

Selain itu, Alimin menyetujui pengurangan hukuman dalam pasal mengenai pencemaran nama baik. Semula, hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik adalah 6 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar. Kini PAN sepakat hukuman tersebut menjadi 4 tahun penjara dengan denda Rp 750 juta, namun termasuk dalam delik aduan.

Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, menyatakan, dalam pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik, harus dibuat ketentuan secara cermat dan profesional sehingga hak menyatakan pendapat tidak terganggu lantaran ada pengaturan teknisnya. Selain itu, untuk pasal berkaitan dengan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, prosesnya harus dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. DANANG FIRMANTO

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2866/DPR-Sahkan-RUU-ITE-Pekan-Depan
Imbauan Nobar Film tak Perlu Ada Jika tak Terkait Kurikulum http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2865/Imbauan-Nobar-Film-tak-Perlu-Ada-Jika-tak-Terkait-Kurikulum Tue, 25 Oct 2016 08:18:40 +0700 Liputan Media REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Fikri Faqih menanggapi terkait adanya imbauan kepada sekolah SD dan SMP dari Suku Dinas Pendidikan… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Fikri Faqih menanggapi terkait adanya imbauan kepada sekolah SD dan SMP dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan untuk menonton bersama film Ayu Anak Titipan Surga di bioskop. Menurutnya, tidak perlu dikeluarkan imbauan jika tidak ada kaitannya dengan kurikulum.

Selain itu, dia mengatakan, Presiden Joko Widodo juga telah berjanji tidak ada beban iuran oleh sekolah kepada siswa. Sedangkan acara nonton bersama film tersebut biaya sepenuhnya dibebankan kepada siswa untuk tiket masuk bioskop.

"Kalau sudah tidak ada kaitannya dengan kurikulum, atau pembelajaran karena materinya tidak nyambung, tak perlu. Kalaunyambung juga harus dikaji ulang karena itu membebani,” ujar Fikri kepada Republika.co.id, Kamis (20/10).

Fikri menilai meskipun menonton bareng film tersebut, semestinya biaya sepenuhnya untuk siswa digratiskan. Selain itu, acara nonton bersama harusnya dilaksanakan di luar jam sekolah. Dengan begitu, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak akan menjadi persoalan.

Fikri menjelaskan alasan nonton bareng tersebut harus dilaksanakan di luar jam sekolah. Fikri mengatakan, beban kurikulum yang harus dicapai cukup berat. Mereka harus mengejar target materi kurikulum. “Kalau kemudian dibebani atau terkurang jamnya karena harus nonton misalnya, maka akan menghambat pencapaian target,” kata Fikri.

Imbauan tersebut jika memang ada, lanjutnya, harus dikoordinasikan dengan lembaga di atasnya. Jika dikeluarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, maka harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi. Sayangnya, pihak Sudin Pendidikan hingga saat ini belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi. 

Film Ayu Anak Titipan Surga merupakan film drama anak yang disutradarai Guntoro Sulung dengan produser Bagus Hariyanto. Film ini bukan film yang baru akan dirilis. Melainkan film yang sudah tayang di bioskop pada April 2016 lalu. Beberapa pemain yang terlibat diantaranya Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau Kak Seto

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Andi Nur Aminah

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2865/Imbauan-Nobar-Film-tak-Perlu-Ada-Jika-tak-Terkait-Kurikulum
DPR Apresiasi PON di Tengah Minimnya Anggaran http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2836/DPR-Apresiasi-PON-di-Tengah-Minimnya-Anggaran Tue, 27 Sep 2016 07:47:16 +0700 Liputan Media REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih, mengapresiasi penyelenggaraan PON XIX 2016 di Jawa Barat. Hal itu disampaikan Fikri… REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih, mengapresiasi penyelenggaraan PON XIX 2016 di Jawa Barat. Hal itu disampaikan Fikri sebab pemerintah pusat hanya dapat memberikan bantuan sebesar Rp 100 miliar melalui APBN, di tengah kebutuhan hingga mencapai Rp 2,3 triliun.

“Luar biasa, PON 2016 dapat terlaksanan dengan baik di tengah anggaran yang cukup sulit. Komisi X mengecek apakah penyelenggaraan PON dengan anggaran minim dari APBN ini bagaimana. Ternyata luar biasa. Berjalan lancar dengan APBN yang minim,” jelas Fikri, bersama dengan Komisi X DPR RI pasca pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Rabu, (21/9).

Fikri menilai, di tengah segala keterbatasan tersebut, penyelenggaraan PON haruslah tetap maksimal. Sebab, PON merupakan pondasi para atlet untuk menuju prestasi internasional. PON tidak bisa berdiri sendiri. Ada tingkatan lebih lanjut, seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.

Oleh karena itu, Fikri berharap, suksesnya penyelenggaran kegiatan empat tahun sekali ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban, baik yang menyangkut transparansi anggaran maupun teknis kegiatan.

"Tapi tentunya ada catatan, bagaimana semua ini harus dilakukan dengan transparan. Kita minta ketua PB PON agar sesuai dilakukan dengan sangat transparan. Sehingga kegiatan olahraga ini tidak ada yang menyisakan masalah hukum," tegas Fikri.

Meskipun ada persoalan dalam sisi teknis kegiatan, seperti insiden yang terjadi di Cabang Olahraga Polo Air, Fikri menilai hal itu masih dalam batas kewajaran. Sebaliknya, Fikri berharap, Pemerintah Pusat, yaitu Menpora untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

"Tadi sudah dijelaskan gamblang oleh Ketua PB PON Ahmad Heryawan. Semua problematika teknis sebagaimana terjadi di event lain. Kita sudah menyampaikan sisa pertandingan yang masih ada beberapa hari ini jangan sampai ada problematika serupa. Sampai akhir kalau bisa diminimalisir," ujar Fikri.

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2836/DPR-Apresiasi-PON-di-Tengah-Minimnya-Anggaran
Pedagang Pasar Bandung Tegal Keluhkan Sarpras Pasar http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2822/Pedagang-Pasar-Bandung-Tegal-Keluhkan-Sarpras-Pasar Tue, 20 Sep 2016 14:01:28 +0700 Liputan Media Tegal, PKS Jateng Online - Sejumlah pedagang masih mengeluhkan sarana dan prasarana (sarpras) yang berada di Pasar Bandung, Kelurahan Bandung,… Tegal, PKS Jateng Online - Sejumlah pedagang masih mengeluhkan sarana dan prasarana (sarpras) yang berada di Pasar Bandung, Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan. Di antaranya, yakni kondisi pompa air yang hanya ditangani dengan diservis. Padahal, semestinya diganti dengan pompa air baru yang debitnya lebih besar. Sehingga, fungsinya maksimal dan melancarkan aktivitas pedagang.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Rofii Ali, Kamis (15/9). “Saya berharap dinas terkait dapat mengajukan anggaran untuk pengadaan pompa air baru yang debitnya lebih besar,” katanya. Menurut Rofii, pompa air tersebut sangat dibutuhkan pedagang Pasar Bandung.

Dia meyakini, anggaran untuk pengadaan pompa air baru tersebut nilainya tidak mencapai puluhan juta. Sehingga, bisa dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2016 yang masih dalam pembahasan. “Saya yakin harganya tidak sampai puluhan juta, sehingga bisa dianggarkan dalam RAPBDP 2016,” jelasnya.

Rofii menambahkan, selain persoalan pompa air, sarpras Pasar Bandung yang belum tertangani yakni banyaknya lampu yang mati. Kondisi tersebut cukup menyulitkan pedagang yang beraktivitas sejak hari masih gelap. Persoalan tersebut, sambungnya, sebenarnya telah disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS saat Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Namun, sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Karena itu, Rofii meminta dinas untuk segera menangani. Sehingga, aktivitas pedagang tidak tidak terhambat dan dapat berjalan dengan lancar. Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Tuty Alawiyah mengemukakan, adanya keluhan dari pedagang terkait sarpras Pasar Bandung agar segera ditindaklanjuti dinas terkait.

Selain itu, dinas juga perlu memperhatikan saluran air dan tempat sampah di seluruh pasar yang ada di Kota Tegal. “Perawatan merupakan investasi paling efisien. Karena itu, anggaran yang ada sebisa mungkin harus dimaksimalkan. Sehingga, pedagang yang telah membayar iuran retribusi mendapatkan pelayanan prima,” jelasnya. (nam)

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2822/Pedagang-Pasar-Bandung-Tegal-Keluhkan-Sarpras-Pasar
DPR Sebut Dewan Kehormatan Guru Perlu Dihidupkan Kembali http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2748/DPR-Sebut-Dewan-Kehormatan-Guru-Perlu-Dihidupkan-Kembali Thu, 11 Aug 2016 20:33:05 +0700 Liputan Media REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Fikri Faqih, menyesalkan terjadinya pemukulan seorang guru oleh murid dan orang tuanya di sebuah SMK… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Fikri Faqih, menyesalkan terjadinya pemukulan seorang guru oleh murid dan orang tuanya di sebuah SMK di Makassar. Dia mengatakan dengan adanya tindakan tak patut ini, ia meminta UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu dilaksanakan.

"Sehingga perlu dibentuk Dewan Kehormatan, karena perlu ada lembaga yang melindungi profesi guru," kata Fikri, kepada wartawan, Kamis (11/8).

Menurutnya, dengan adanya peristiwa itu, proses belajar mengajar dicoreng oleh tindakan brutal mereka. Politisi PKS itu menilai, kasua ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Bila sekolah sudah dipercayai oleh orang tua untuk mendidik anaknya, mestinya semua proses dalam sekolah dimaknai sebagai proses pendidikan.

Selama ini, lanjut dia, pemangku kepentingan pendidikan dari guru atau dosen, siswa, dan penyelenggara pendidikan hanya konsentrasi kepada kurikulum, operasional dan sarpras. Sementara, penegakan aturan, perlindungan dan lembaga penegak etika, luput dari perhatian.

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, kasus pemukulan terhadap guru harus diproses sesuai hukum. Ia mengatakan, guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kandung.

"Jadi enggak boleh ada pemukulan terhadap guru dan tidak boleh main hakim sendiri. Harus ada pengusutan secara tuntas untuk penegakan hukum," ujar Fadli.

Sebab, lanjut dia, kalau guru tidak dihormati lagi, akan terus ada kriminalisasi terhadap guru, dan akan merusak sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, Fadli menyambut baik adanya usulan dibentuk dewan kehormatan guru dan dosen.

"Ya saya kira bagus itu, harusnya itu direalisasikan," ucap dia.

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2748/DPR-Sebut-Dewan-Kehormatan-Guru-Perlu-Dihidupkan-Kembali
Petani Jawa Tengah Diasuransikan, Ganti Rugi Gagal Panen http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2733/Petani-Jawa-Tengah-Diasuransikan-Ganti-Rugi-Gagal-Panen Thu, 04 Aug 2016 13:18:23 +0700 Liputan Media TEMPO.CO, Semarang - Gagal panen nantinya tak lagi menjadi momok bagi petani di Jawa Tengah. Sekitar 1,5 juta petani di sana kini diasuransikan. Mereka… TEMPO.CO, Semarang - Gagal panen nantinya tak lagi menjadi momok bagi petani di Jawa Tengah. Sekitar 1,5 juta petani di sana kini diasuransikan. Mereka akan menerima dana pengganti jika mengalami gagal panen. “Nanti, preminya yang membayar pemerintah provinsi,” kata anggota Komisi Bidang Pertanian DPRD Jawa Tengah, Riyono, kepada Tempo, Rabu, 3 Agustus 2016.

Program ini sesuai dengan amanat peraturan daerah tentang perlindungan petani yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Kamis pekan lalu. “Teknis pelaksanaannya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” kata Riyono.

DPRD akan mendorong agar ada alokasi anggaran untuk pembayaran premi asuransi petani itu. Riyono mengilustrasikan 1 hektare lahan petani, butuh biaya premi Rp 38 ribu per musim.

Jika lahan petani gagal panen, bisa mendapatkan ganti rugi melalui asuransi senilai Rp 6 juta. Selain itu, pemerintah menyediakan dana perawatan dan pengobatan dari asuransi jika saat bekerja petani mengalami kecelakaan.

Bagi buruh tani yang tak punya lahan, peraturan daerah itu membolehkan buruh memanfaatkan tanah negara yang masih telantar. “Pemanfaatan tanah itu secara gratis dengan luasan maksimal 1 hektare,” kata Riyono. Menurut dia, selama ini sudah ada buruh tani yang memanfaatkan tanah telantar, tapi sistemnya masih sewa atau bagi hasil. “Nanti sistemnya digratiskan dengan perjanjian HGU (hak guna usaha) tanpa membayar.”

Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengakui selama ini posisi petani masih lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. “Untuk itulah diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan,” kata dia. Menurut Heru, dengan adanya perda ini, bisa diwujudkan kedaulatan pangan. “Serta mendorong kemandirian petani dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidupnya.”

ROFIUDDIN


]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2733/Petani-Jawa-Tengah-Diasuransikan-Ganti-Rugi-Gagal-Panen
Waspadai 10 Potensi Simpul Kemacetan di Jawa Tengah http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2604/Waspadai-10-Potensi-Simpul-Kemacetan-di-Jawa-Tengah Fri, 17 Jun 2016 11:06:10 +0700 Liputan Media REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Para pemudik yang akan melintas di wilayah Provinsi Jawa Tengah penting mewaspadai sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi… REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Para pemudik yang akan melintas di wilayah Provinsi Jawa Tengah penting mewaspadai sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi simpul kemacetan arus lalulintas. Titik rawan ini, tersebar di sepanjang jalur utama pantai utara (pantura), jalur alternatif tengah srlatan maupun sepanjang jalur lintas selatan Jawa Tengah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso menjelaskan, salah satu titik rawan kemacetan ini berada di Kabupaten Tegal, tepatnya jembatan kali Pah.

"Karena ada perbaikan jembatan kali Pah, jalur di titik ini rawan menjadi simpul kemacetan, saat arus lalulintas pemudik meningkat," ungkapnya, di Semarang, Rabu (15/6).

Titik kerawanan berikutnya berada di Kabupaten Pekalongan oleh karena adanya pekerjaan penggantian jembatan Sipait. Hingga saat ini, jembatan Sipait (khususnya untuk jalur dari arah Tegal menuju Semarang) masih dalam proses pembangunan.

Untuk memfasilitasi pengguna jalan, di lokasi perbaikan ini ada satu jembatan Bailey yang diperuntukkan bagi arus lalulintas dari arah Tegal menuju Semarang. Karena kendaraan yang melintas di jembatan darurat ini harus melaju pelan, diperkirakan titik ini bakal menjadi pemicu penumpukan kendaraan bermotor.

Hadi menambahkan, titik kemacetan yang patut diwaspadai adalah perbedaan tinggi petmukaan badan jalan di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.

"Sedangkan di jalur tengah, potensi simpul kemacetan arus lalu lintas ini berada di wilayah Kecamatan Patean, juga di Kabupaten Kendal," terangnya.

Lebih ke arah timur, potensi macet ada di Kota Semarang, khususnya di jalur pantura seperti wilayah Kaligawe, yang masih terendam rob. Dalam beberapa pekan terakhir, air rob menggenangi jalur utama Kaligawe hingga Kecamatan Genuk. Bahkan ketinggian air rob ini mencapai batas lutut orang dewasa.

Sedangkan lebih ke timur juga ada perbaikan di jalur utama Blora, tepatnya di jembatan Gelandangan, Kabupaten Blora. "Di wilayah tengah, titik kemacetan yang wajib diwaspadai adalah jalur Salatiga – Kedungjati di Kabupaten Semarang, Magelang – Jrakah- Boyolali di wlayah Kabupaten Magelang dan Boyolali," tambahnya.

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2604/Waspadai-10-Potensi-Simpul-Kemacetan-di-Jawa-Tengah
PKS Terus Aktualisasikan Jargon Berkhidmat http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2462/PKS-Terus-Aktualisasikan-Jargon-Berkhidmat Thu, 21 Apr 2016 11:01:45 +0700 Liputan Media BATANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Batang masih saja menyibukan diri dengan berbagai giat sosial di masyarakat. Bahkan,… BATANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Batang masih saja menyibukan diri dengan berbagai giat sosial di masyarakat. Bahkan, meski sebagian besar partai tengah berkonsentrasi menyeriusi pilkada, PKS tetap bergeming dengan aksi-aksi berkhidmatnya.

Setelah sebelumnya berkonsolidasi sekaligus bekerjabakti bersama masyarakat melalui acara kemah bakti, baru-baru ini partai dakwah itu juga kembali hadir di Desa Selokarto, Kecamatan Pecalungan. Bedanya, kali ini melalui kegiatan bakti sosial.

“Sambil terus membangun konsolidasi internal kader, kegiatan ini juga menjadi wujud kehadiran PKS di tengah-tengah masyarakat. Kami hanya mengaktualisasikan apa yang menjadi tagline PKS, yakni berkhidmat untuk rakyat,” kata Ketua MPD PKS Kabupaten Batang, M Jumadi.

Gawe kali ini dibidani Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS, yang diketuai Suharti S Pd. Selain dihadiri pengurus dan kader, bakti sosial juga sukses mengundang partisipasi masyarakat.

“Ada dua layanan baksos yang kami buka, yakni bazaar seragam dan pakaian pantas pakai dengan layanan kesehatan gratis. Alhamdulillah, kedua layanan itu sukses diserbu warga setempat,” kata Suharti.

Menurut dia, bazar pakaian murah pantas pakai ternyata diminati masyarakat. Sebab, sebagai wujud kepedulian, panitia tidak megejar untung, melainkan semangat membantu sesame sekaligus menyalurkan infaq.

“Sementara layanan pemeriksaan kesehatan dan obat gratis diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Terlebih, kesadaran untuk memeriksa ke dokter bukan hanya belum terlalu baik, tetapi juga butuh biaya cukup besar,” terang Suharti.

Tak heran, warga pun antusias menyerbu stand bazaar maupun layanan kesehatan. Beberapa ibu yang datang terlambat pun menyesal karena tak berkesempatan membeli lebih banyak pakaian pantas pakai. “Kalau bisa sering-sering diadakan, karena pakaiannya masih bagus dan jelas murah. Sayangnya saya terlambat, jadi cuma beli 3 stel baju,” tutur seorang pembeli. (sef)

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2462/PKS-Terus-Aktualisasikan-Jargon-Berkhidmat
PKS Jaring Kritik "Nitizen" dan Jurnalis http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2461/PKS-Jaring-Kritik-Nitizen-dan-Jurnalis Thu, 21 Apr 2016 11:00:31 +0700 Liputan Media Semarang, Antara Jateng - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang menjaring kritikan dari kalangan "netizen" dan jurnalis seiring tuntutan… Semarang, Antara Jateng - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang menjaring kritikan dari kalangan "netizen" dan jurnalis seiring tuntutan zaman untuk bertransformasi menjadi partai yang modern.

         Ruang kritik itu tertuang dalam forum diskusi bertajuk "Mengkritik PKS!" yang digelar DPD PKS Kota Semarang dalam rangka tasyakuran memeringati milad ke-18 PKS, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/4) malam.

         Pengguna akun media sosial diundang sebagai perwakilan "netizen", di antaranya dari "anakundip.com" dan "@tahupetis", serta jurnalis dari Forum Wartawan Balaikota Semarang (Forwakot).

         Sebagai pembicara, tampil budayawan Prie GS, penulis Edhie Prayitno, dan Ketua Forwakot Lanang Wibisono pada kegiatan diskusi yang berlangsung di Kantor DPD PKS Kota Semarang tersebut.

         Meski diformat sebagai ruang kritik, suasana gayeng dan kekeluargaan kental terasa dalam diskusi yang dihadiri Ketua DPD PKS Kota Semarang Ari Purbono, jajaran DPD, dan DPC tingkat kecamatan.

         Budayawan Prie GS mengambil sosok salah satu anggota DPRD Kota Semarang dari PKS, Imam Marjuki yang dulunya merupakan yuniornya di perusahaan media sebagai "cermin kecil" partai berlambang bulan sabit kembar itu.

         "Saya melihat PKS, ya, seperti Imam itu. Kebetulan, dulu kami pernah satu kantor. Sopannya ekstrim. Saking sopannya, mau ke kamar mandi, izin sama saya," katanya, disambut tawa hadirin.

         Sampai kemudian Imam meminta restu untuk berpolitik, "'Mas, minta 'pangestu' mau bergabung PKS.' Saya jawab, pasti. Kamu ke kamar mandi saja saya 'pangestuni,", katanya, seraya tertawa.

         Mengenai riak dan gelombang politik yang beberapa kali menguji kesolidan kader PKS, terutama di tingkat elite, Prie menilainya sebagai sebuah dinamika dalam perjalanan partai politik yang justru bisa semakin menguatkan.

         Ketua Forwakot Lanang Wibisono menyoroti kaderisasi di PKS Kota Semarang yang dinilainya masih lemah, di antaranya terlihat saat pemilihan wali kota dan wakil walikota tahun lalu.

         "Menang PKS mengusung Zuber Safawi. Namun, dalam posisi wakil mendampingi Soemarmo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Padahal, kursi PKS di DPRD lebih banyak," katanya.

         Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Semarang Ari Purbono menjelaskan "kopi darat" dengan kalangan "netizen" dan jurnalis itu untuk menampung masukan dan kritik agar PKS bisa menempatkan diri secara baik sebagai parpol.

         Ari menegaskan PKS ingin menjadi bagian dari masyarakat yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi di era digital dengan arus informasi kian cepat dan terbuka.

Zuhdiar Laeis / Editor: Mahmudah

]]>
http://pksjateng.or.id/rss/index.php/read/news/detail/2461/PKS-Jaring-Kritik-Nitizen-dan-Jurnalis