FEED RSS DPW PKS JAWA TENGAH http://pksjateng.or.id/rss Parlementaria - pksjateng.or.id KPID Diharapkan Mampu Kembangkan Industri Penyiaran di Jateng http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2999/KPID-Diharapkan-Mampu-Kembangkan-Industri-Penyiaran-di-Jateng Sat, 28 Jan 2017 09:04:52 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berharap dengan terpilihnya tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia… SEMARANG, PKS Jateng Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berharap dengan terpilihnya tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng periode 2017-2020 diharapkan bisa mengembangkan industri penyiaran di Jateng.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto mengatakan bahwa sesuai tujuannya, KPID diharapkan membentuk karakter generasi muda, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan memberi pendidian politik.“Frekuensi merupakan milik publik sehingga harus betul-betul ditangani dengan baik dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab,” katanya pada Sabtu (28/1/2017) di Semarang.

Dikatakan Amir, sesuai tujuan dibentuknya KPID, dia berharap pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik benar-benar dikelola secara baik sehingga hal tersebut enjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar.

Menurut Amir, KPID Jateng kedepan diharapkan mampu mengontrol penyiaran sesuai fungsinya yang diatur dalam Undang Undang (UU) 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Disisi lain, KPID juga harus mampu mengembangkan industri penyiaran di Jateng.

Sebagai informasi, setelah melalui seleksi  yang cukup ketat, akhirnya terpilih tujuh nama yang menjadi anggota KPID Jateng periode 2017-2020. Kepastian terpilihnya tujuh dari 14 nama tersebut dipastikan setelah dari 14 nama yang terjaring, terpilih tujuh nama yang akan menjadi anggota KPID Jateng.

Pemilihan tujuh nama tersebut melalui sistem voting yang dipilih 18 anggota Komisi A DPRD Jateng, Jumat (27/1/2017) di Gedung DPRD Jateng. Dari tujuh yang terpilih tersebut, tiga diantaranya merupakan anggota KPID periode 2014-2017, yakni Asep Cuwantoro, Tazkiyatul Mutmainah dan Setiawan Hendra Kelana.

“Tujuh nama anggota tersebut adalah Asep Cuwantoro  yang memperoleh 17 suara, Tazkiyatul Mutmainah (17), Muhammad Rofiudin (16), Dini Inayati (14), Budi Setyo Purnomo (13), Setiawan Hendra Kelana (13) dan Sonaka Yuda L (11),”ungkap Amir.

Sebelumnya, para anggota KPID terpilih tersebut telah  melalui beberapa tahap yang telah digelar tahun 2016 lalu, yakni tes tertulis 31 Oktober, tes psikologi 10-11 November, tes wawancara pada 24-25 November. Kemudian konsultasi kepada DPRD pada 30 November lalu, disusul uji kelayakan dan kepatuhan oleh DPRD serta uji publik atau uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Kamis (26/1/2017).

“Selanjutnya hasil ini akan diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng dan surat dikirim ke Gubernur Jateng untuk selanjutnya mendapatkan surat keputusan dalam pelantikan anggota KPID Jateng periode 2017-2020,”jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Dalam proses pemilihan anggota KPID ini sendiri diketuai oleh KH Ahmad Darodji yang didampingi tim seleksi diantaranya Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jateng Sudaryanto, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng Amir Machmud, dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Semarang Widhi Nugroho dan Bonaventura Sulistiana.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2999/KPID-Diharapkan-Mampu-Kembangkan-Industri-Penyiaran-di-Jateng
Dewan Minta Pemprov Pikirkan Jalan Alternatif di Jateng yang Belum Layak http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2998/Dewan-Minta-Pemprov-Pikirkan-Jalan-Alternatif-di-Jateng-yang-Belum-Layak Wed, 25 Jan 2017 11:38:01 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – DPRD meminta agar Pemprov memikirkan kondisi jalan-jalan alternatif yang ada di Jateng. Sebab, saat ini… SEMARANG, PKS Jateng Online – DPRD meminta agar Pemprov memikirkan kondisi jalan-jalan alternatif yang ada di Jateng. Sebab, saat ini banyak kondisi jalan alternatif masih belum layak karena penerangannya masih sangat minim.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengaku kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat. Sebab, banyak jalur alterntif yang kondisinya belum memadai untuk laik jalan. 

Mulai dari kondisi jalan kurang bagus, sampai penerangan yang minim. “Ini keluhan masyarakat. Pemprov harus mulai memperhatikannya,” katanya, Rabu (25/1/2017).

Ia mencontohkan, jalur alternatif dari Pemalang sampai Purbalingga kondisinya masih gelap gilita. Selain itu, jalur alternatif yang menghubungkan Karanggayar-Ngadirejo Wonogiri tidak kalah berbeda. 

Padahal, jalur tersebut sangat vital dan bisa menjadi titik untuk mengurangi kemacetan di jalur utama. “Kondisi ini membuat jalan alternatif rawan kecelakaan dan belum dilirik sebagai jalur pilihan masyarakat,” ujar politisi PKS itu.

Dewan berharap jalur alternatif bisa mendapatkan perhatian. Apalagi tahun ini ada anggaran sekitar Rp 16 Miliar untuk penerangan jalan. Meski begitu, diakui banyak kendala yang menyebabkan kondisi jalur alternatif gelap.

Misalnya jalur di tengah hutan, ketika dipasang lampu tidak bisa bertahan sampai dua bulan dan hilang dicuri. “Anggaran untuk penerangan memang besar, mulai dari pemasangan sampai menyala di satu titik membutuhkan Rp 400-600 ribu,” tambahnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Jateng, Jayus berharap Pemprov bisa menggunakan penerangan jalan dengan energi terbarukan. Tetapi lokasi yang dipilih harus tepat sehingga bisa berdampak pada perekonomian masyarakat lokal agar bisa lebih maju.“Artinya jalan yang mendapat penerangan haruslah ramai dilewati jalur ekonomi masyarakat. Jadi dampaknya langsung dirasakan,” tambahnya.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2998/Dewan-Minta-Pemprov-Pikirkan-Jalan-Alternatif-di-Jateng-yang-Belum-Layak
DPRD: Sebaran Pangan dan Gizi di Jateng tak Merata http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2997/DPRD-Sebaran-Pangan-dan-Gizi-di-Jateng-tak-Merata Wed, 25 Jan 2017 08:34:25 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online– Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyebut bahwa sebaran bangan dan gizi di Jawa Tengah… SEMARANG, PKS Jateng Online– Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyebut bahwa sebaran bangan dan gizi di Jawa Tengah tidak merata. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dalam hal kesehatan di 35 daerah di Jateng.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono menyebut bahwa momentum hari gizi dan makanan nasional yang jatuh pada 25 Januari menjadi momen mengevaluasi kembali konsumsi tata laksana pedoman gizi seimbang pada masyarakat Jateng.

“Sebagai provinsi yang menggunggulkan program pembangunan, maka pemenuhan terhadap gizi dan makanan perlu diperhatikan karena adanya keterkaitan bahwa pangan adalah komponen dasar mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas. Menjadi ironi jika konsumsi protein oleh penduduk Jateng masih rendah bila dibanding rata-rata konsumsi di Indonesia,”katanya Rabu (25/1/2017) di Semarang.

Menurut Karsono, dalam 10 Program Gizi Seimbang (10 PGS) disebutkan salah satunya yaitu mengonsumsi lauk-pauk yang mengandung protein tinggi. Selain dipastikan tingkat konsumsinya, perlu menjadi perhatian pula pemerataan akses konsumsi protein di Jateng.

“Sebagai contoh, pada 2016, konsumsi protein hewani di Kabupaten Purbalingga yaitu 5,83 gram perkapita per hari. Sedangkan rerata asupan protein Jateng sebesar 34,6 gram, sungguh ketimpangan yang jauh,”ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Lebih lanjut, Karsono mengungkapkan bahwa sesuai amanat Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab VIII mengamanatkan bahwa upaya perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses serta mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

“Sehingga berbicara gizi, tidak hanya melulu bagaimana mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, namun lebih penting tentang bagaimana akses mendapatkan makanan yang bergizi tersebut, dan saat ini masih terjadi ketimpangan dalam pemerataan pangan dan gizi di Jateng,”tuturnya.

Saat ini, kata Karsono, konsumsi protein hewani penduduk Jateng berasal dari daging, ikan maupun telur.  Selain protein, kata Karsono, yang tak kalah penting dalam 10 PGS adalah ketersediaan air bersih, akses air bersih untuk minum dan berperilaku sehat serta sanitasi layak.

Saat ini, menurut data statistik air bersih BPS (Badan Pusat Statistik) Jateng tahun 2015 tentang presentase rumah tangga menurut sumber air minum sumur terlindung masih ada 17 kabupaten/kota di Jateng yang angkanya masih dibawah rata-rata provinsi yaitu sebesar 29,82 persen.

“Oleh karena ketimpangan tersebut di atas, diharapkan pemerintah provinsi mulai meningkatkan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan termasuk konsumsi protein dan akses air bersih di seluruh kabupaten dan kota,”ujar legislator asal Purbalingga ini.

 

Upaya ini, kata Karsono, untuk mendukung sebaran produksi pangan yang merata di seluruh masyarakat di kabupaten/ kota dalam rangka mewujudkan pemenuhan gizi dan makanan Jateng yang baik. “Pada akhirnya, tidak ada lagi kabupaten/kota di Jawa Tengah yang konsumsi pangan, baik dari vitamin, protein, karbohidrat dan air yang tertinggal jauh dari kabupaten/kota yang lain,”pungkasnya.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2997/DPRD-Sebaran-Pangan-dan-Gizi-di-Jateng-tak-Merata
Kebijakan Legalkan Sekolah Himpun Dana Dinilai Semakin Bebani Masyarakat http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2978/Kebijakan-Legalkan-Sekolah-Himpun-Dana-Dinilai-Semakin-Bebani-Masyarakat Fri, 13 Jan 2017 12:49:58 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyayangkan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan… SEMARANG, PKS Jateng Online – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyayangkan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan sekolah menghimpun dana dari masyarakat pada tahun 2017.

Wakil Ketua DPRD Jateng H Ahmadi SE menilai kebijakan itu dikhawatirkan akan semakin membenani masyarakat dan menimbulkan banyak penyimpangan. “Sangat disayangkan sekali pemerintah membuat kebijakan sekolah diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat pada tahun ini. Masyarakat pasti akan semakin terbebani,”tandasnya Jumat (13/1/2017) di Semarang.

Menurut Ahmadi, saat ini indeks kemiskinan di Jateng sekarang ini masih sangat tinggi dan cenderung meningkat.  Data yang disampaikan gubernur saat menyampaikan Nota Keuangan APBD Jateng TA 2017, dari 4.506 juta jiwa (13,32%) pada bulan September 2015, angka kemiskinan menjadi 4.507 juta jiwa (13,27%) pada periode Maret 2016. Sehingga, tidak seharusnya pemerintah membuat kebijakan seperti ini.

Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini, selain akan membebani masyarakat, dikhawatirkan pemerintah juga tidak akan bisa mengendalikan seolah-sekolah yang akan menghimpun dana dari masyarakat. “Dulu yang jelas-jelas ada larangan sekolah menghimpun dana dari masyarakat/orang tua murid saja banyak sekali pungutan di sekolah-sekolah. Ini kok malah diperbolehkan. Yang dirugikan adalah masyarakat orang tua murid,”paparnya.

Lebih lanjut Ahmadi menyampaikan, seharusnya kebijakan sekolah gratis diperluas untuk meringankan masyarakat. Sekolah gratis tidak hanya sampai 9 tahun (tingkat SMP/Mts sederajat,red), tapi sampai tingkat SMA/SMK sederajat.  

“Kalau alasan pemerintah memperbolehkan sekolah menghimpun dana dari masyarakat karena tidak mampu, itu tidak masuk akal sama sekali. Karena anggaran untuk PNS sekarang sangat besar sekali,”pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan mulai tahun ini sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat mulai 2017. "Mulai tahun ini sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat seperti donatur dan alumni. Terutama alumni yang sudah sukses, seperti menteri dulu juga sekolah," ujar Muhadjir di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan saat ini waktunya bagi para alumni memberi sumbangan kepada sekolahnya dulu, terutama pada siswa yang tidak mampu.  Sementara, dana dari masyarakat digunakan untuk meningkatkan daya tahan untuk memajukan sekolah."Kalau sekolah hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka sekolah tidak akan maju,"katanya.

 

 Mendikbud mengatakan ada perbedaan antara pungutan liar dan yang tidak liar. "Kemdikbud sudah mengeluarkan peraturan bahwa pada dasarnya, sekolah dibolehkan menghimpun dana dari masyarakat asal tak memaksa. Sebelumnya , sekolah dilarang melakukan pungutan karena kerap ditemukan penyimpangan. 

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2978/Kebijakan-Legalkan-Sekolah-Himpun-Dana-Dinilai-Semakin-Bebani-Masyarakat
DPRD Berharap Ada Titik Temu Pemprov-Warga Kendeng http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2977/DPRD-Berharap-Ada-Titik-Temu-Pemprov-Warga-Kendeng Sat, 07 Jan 2017 14:04:50 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Hadi Santoso berharap segera ada upaya… SEMARANG, PKS Jateng Online – Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Hadi Santoso berharap segera ada upaya titik temu terkait persoalan konflik pabrik Semen di Kabupaten Rembang antara Pemerintah Provinsi dengan warga Kendeng yang memprotes pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang.

 

Sebagaimana diketahui, ratusan warga pegunungan Kendeng sejak awal Desember tahun 2016 lalu hingga saat ini, Sabtu (7/1/2017) atau sekitar20 hari memprotes menuntut penutupan pabrik semen di Rembang dengan mendirikan tenda di depan kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Menurut Hadi, bagaimanapun juga, warga Rembang yang memprotes tersebut adalah bagian dari rakyat Jateng yang menjadi tanggungjawab dari Gubernur Ganjar. Sehingga, kata Hadi, Gubernur perlu menemui dan duduk bersama, membicarakan solusi agar permasalahan Semen rembang ini tak berlarut-larut.

“Saya kira mereka selama 19 hari di Semarang membutuhkan biaya yang tak sedikit, sehingga alangkah lebih baik perlu ada titik temu, antara Gubernur dengan rakyatnya yang sedang memprotes, apakah duduk bersama atau cara lain, yang penting agar persoalan ini tak semakin berlarut-larut,”ungkapnya, Sabtu (7/1/2017) di Semarang.

Disisi lain, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini meminta semua pihak untuk menahan diri terkait persoalan pembangunan pabrik semen, baik yang setuju atau yang tidak setuju. Hal itu perlu dilakukan mengingat persoalan pembangunan pabrik semen ini tak hanya berkutat persoalan infrastuktur. “Tapi juga ada persoalan sosial budaya, mata pencaharian dan juga lingkungan,”katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, konflik sebagian warga Kendeng dengan Gubernur ini berawal dari Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016, pada 5 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya Nomor 135/B/ 2015/ PT TUN SBY tanggal 3 November 2015. Putusan  PT TUN Surabaya ini menguatkan putusan PT TUN Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN SMG tanggal 16 April 2015 yang menolak gugatan warga karena dianggap kadalwarsa.

Selanjutnya, warga Kendeng mengajukan gugatan untuk mencabut izin lingkungan  Nomor 660.1/17 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang kegiatan penambangan PT Semen Gresik. Gugatan diajukan lima warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tergugatnya Gubernur Jateng dan PT Semen Gresik.

Hasil gugatan tersebut diketahui bahwa MA mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Juga menyatakan SK Gubernur Jateng Nomor 660.1/17 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik, di Rembang, batal. Majelis hakim MA, diketuai Irfan Fachruddin, beranggotakan Yosran dan Is Sudaryono, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut SK Gubernur tersebut.

Namun, Gubernur Ganjar Pranowo mengeluarkan izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur pada tanggal 9 November dengan Nomor 660.1/130/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pengoperasian atas nama PT Semen Indonesia.

Diketahui pada Selasa (20/12/2016) lalu, Gubernur Ganjar akhirnya menemui ratusan warga Kendeng yang berdemonstrasi terkait penolakan pabrik semen tersebut. Namun dalam pertemuan tersebut, warga Kendeng masih belum puas dengan hasilnya, karena mski menolak pabrik Semen, Ganjar masih belum ambil tindakan tegas untuk mencabut perijinan pabrik semen. Gubernur dinilai tidak fokus pada substansi permasalahan yang melibatkan Warga Kendeng dan PT Semen Indonesia.

 

“Meski sudah ada pertemuan, namun nyatanya belum membuahkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, sehingga kami menyarankan perlu titik temu lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini, bagaimanapun juga, warga Kendeng adalah rakyat Jateng yang harus didengar aspirasinya,”pungkas Hadi. 

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2977/DPRD-Berharap-Ada-Titik-Temu-Pemprov-Warga-Kendeng
Riyono: Laut Harus Jadi Sarana Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2976/Riyono-Laut-Harus-Jadi-Sarana-Kemakmuran-dan-Kesejahteraan-Rakyat-Indonesia Fri, 06 Jan 2017 14:50:13 +0700 Fraksi BELUM berpihaknya pemerintah kepada para nelayan, terutama terkait kebijakan cantrang membuat kalangan Dewan akan menjadi inisiator lahirnya peraturan… BELUM berpihaknya pemerintah kepada para nelayan, terutama terkait kebijakan cantrang membuat kalangan Dewan akan menjadi inisiator lahirnya peraturan daerah (Perda) nelayan.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Riyono menyampaikan bahwa akan ada pembahasan terkait Perda nelayan. Lebih lanjut, Riyono menyampaikan bahwa permasalahan yang masih dikeluhkan nelayan, adalah terkait kebijakan cantrang menteri Susi Pudjiastuti.

Kebijakan yang berbuntut protes banyak nelayan, terutama di Jateng itu akhirnya membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan toleransi penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang bagi nelayan hingga Desember 2016. Sesuai Surat Edaran Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP bernomor 14319/PSDKP/IX/2015 tertanggal 30 September 2015, pemerintah memberi toleransi bagi para nelayan untuk menggunakan cantrang hingga 2016.

Namun demikian, kurang adilnya pemerintah terhadap nelayan membuat Riyono yang merupakan pria kelahiran Magetan, Jawa Timur ini geram. Riyono menyebut beberapa kebijakan Susi yang tidak pro-nelayan, yakni Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan menangkap lobster dalam ukuran tertentu bagi nelayan dan harus dilepaskan kembali. Ada juga Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 soal larangan pemakaian pukat hela dan pukat tarik (cantrang).

Riyono yang merupakan putra dari Jumiran dan Winarti ini menyebut 80 persen nelayan di Jateng yang beroperasi di luar Jawa menggunakan cantrang. Sementara untuk alih alat tangkap membutuhkan biaya Rp 1 miliar hingga 2 miliar. Para nelayan tidak mampu menggantinya. Menurut Riyono, larangan cantrang ini membuat para nelayan menganggur karena tak bisa melaut.

Kebijakan lain yang merugikan nelayan, kata Riyono, adalah Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang larangan kapal bongkar di tengah laut. “Kebijakan ini membuat biaya melaut lebih mahal karena kapal tak boleh memindahkan hasil tangkapan ke kapal lain,” kata Riyono.

Mengapa Riyono demikian getol mengkritisi pemerintah, terutama soal kebijakan cantrang? Riyono menyebut bahwa jumlah nelayan pengguna cantrang di Jateng saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pada 2015, di Jateng tercatat sebanyak 10.758 nelayan yang 1.248 nelayan di antaranya menggunakan cantrang. Selain itu, cantrang menjadi salah satu alat tangkap ikan yang favorit bagi para nelayan di Jateng.

Ingin Dorong Kesejahteraan Nelayan dan Petani

Satu hal yang menjadi keinginan Riyono, bahwa agar laut dan seluruh isinya menjadi sarana untuk menjadikan masyarakat Indonesia makmur dan sejahtera. Sehingga, Riyono pun akan terus berjuang di komisi B DPRD Jateng, untuk menkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat, terutama seputar laut dan nelayan.

Pria yang lahir pada Kamis  8 Juni 1978 di Kota Kecil, Magetan Jawa Timur ini menjadi salah satu tokoh yang cukup diperhitungkan baik di tingkat regional Jawa Tengah maupun tingkat nasional. Sebelum menjadi anggota DPRD, perhatiannya kepada kesejahteraan petani dan nelayan menjadikannya sebagai Deklarator dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) tingkat pusat. Baginya kesejahteraan petani dan nelayan adalah keniscayaan. Tekadnya ini cukup beralasan karena selain Indonesia dikenal sebagai negara agraris, sumber Produk Domestik Bruto Nasional 40% berasal dari sektor pertanian.

“Saya dilahirkan dari keluarga petani yang serba terbatas, namun dari keluarga ini saya dididik tentang pentingnya arti kedisiplinan dan kerja keras, dari ayah saya belajar bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik, maka harus diawali dengan usaha yang keras. Pernah saya sempat urung masuk perguruan tinggi karena keterbatasan biaya, namun berkat dorongan ayah, saya membiayai seluruh biaya pendaftaran kuliahnya dari menanam cabai, mulai dari mencangkul tanah, menyebar bibit, hingga merawatnya secara berkala, dan saya berhasil memanen cabai sendiri untuk  kuliah,”jelasnya.

Salah satu sejarah tersebut yang membuat Riyono berjanji untuk terus memperjuangkan nasib nelayan dan petani. Alumnus Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro ini juga pernah suatu ketika tinggal bersama nelayan di sekitar pantai utara. Dari sinilah ia mulai merasakan bahwa menjadi nelayan itu tidak mudah.

“Sepanjang penelitian itu Riyono berkesimpulan bahwa penghasilan yang dimiliki nelayan itu masih rendah. Apalagi ketika musim barat. Pada titik inilah timbul tekad dalam diri Riyono agar suatu saat ia mampu merubah nasib hidup nelayan.

Jiwa Riyono sejak lama memang sudah terpanggil untuk membela kaum tani. Namun hal itu baru dapat terealisasikan ketika Riyono masih aktif sebagai ketua HMJ Kelautan. pada bulan September tahun 2003 Riyono mengikuti Kongres Masyarakat Pertanian Indonesia di IPB. Kongres yang diikuti oleh BEM seluruh Indonesia, pakar pertanian, akademisi, perwakilan kelompok tani, perwakilan dinas-dinas ini menunjuk Riyono menjadi ketua sidangnya.

Kemudian pada tanggal 17 September 2003 Riyono bersama Baran Wirawan (sekretaris Menteri Pertanian 2009-2014), Dr. Sugeng Herususeno (Wakil Dekan FPIK IPB 2013) dan peserta kongres lainnya mendeklarasikan berdirinya Federasi Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (FPNSI). FPNSI merupakan cikal bakal munculnya PPNSI.

“Selama di FPNSI saya turut membantu program pemerintah terkait pemberdayaan petani. Saya juga turut serta dalam pemberdayaan masyarakat di pesisir Jawa Tengah. Saya juga diminta  mendampingi pemberdayaan ternak beberapa kota di Jawa Tengah,”ungkapnya.

Akhirnya, Riyon pun mendeklarasikan Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia di Jawa Tengah pada tanggal 19 Maret 2005. Riyono ditunjuk menjadi Ketua PPNSI Jawa Tengah.

“Nama PPNSI mulai muncul di permukaan ketika saya dan kawan-kawan mengadvokasi usulan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada tahun 2008 yang ingin menghapus subsidi pupuk. Bagi kami, menghapus subsidi pupuk sama dengan membunuh petani. Akibat aksi keras PPNSI kepada pemerintah, saya dipanggil langsung oleh Bibit Waluyo. Namun akhirnya subsidi pupuk tidak jadi dihapus,”ungkapnya.

Ingin Masyarakat Jateng Sukseskan Gemar Makan Ikan

Di tengah gencarnya  kampanye untuk menggalakkan konsumsi ikan, Provinsi Jawa Tengah rupanya masih punya banyak PR untuk mencapai tingkat konsumsi ikan sesuai harapan pemerintah. Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, tingkat konsumsi ikan warga daerah ini masih berada di bawah angka 10 kilogram per tahun per jiwa.

Di sisi lain, kondisi produksi dan industri perikanan di Jateng cukup bagus. Produksi ikan tangkap tak kurang 125.000 ton dan mampu memberikan peluang kerja tak kurang dari 200.000 orang nelayan dan masyarakat pesisir. Namun rendahnya konsumsi ikan di Jateng disesalkan Riyono."Cukup menyedihkan jika konsumsi ikan rakyat jateng paling rendah di nasional? Masa kalah sama provinsi lain,” kata Riyono.

Berdasarkan data yang ada, konsumsi ikan di Jateng baru 22.37 kg per kapita per tahun. Sementara, konsumsi ikan tahun 2015 sebanyak 20.9 kg per kapita per tahun. Sehingga, kata Riyono, walaupun naik 2 persen ini masih jauh dari harapan nasional yang ditarget oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 40 - 70 kg per kapita/ tahun.

"Saya rasa perlu Pemprov menggalakan kembali gerakan Makan Ikan secara spesifik, selama ini belum maksimal hanya dengan gerakan umum. Perlu lebih speaifik, misal one day one fish 1 hari 1 ekor ikan bagi anggota keluarga," ujar legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng  dari daerah pemilihan X Jateng (Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang) ini.

Menurut Riyono, jika one day one fish ini bisa dijalankan maka Riyono optimis konsumsi ikan rakyat jateng akan meningkat minimal 5 persen di tahun 2017.“Gerakan Gemar Ikan harus digalakan secara spesifik seperti 'One Day One Fish'. Dengan harapan, sebuah keluarga minimal dalam sehari makan satu ikan, apalagi harga daging sapi atau ayam sekarang naik, maka ikan bisa menjadi alternatif sebagai konsumsi bagi masyarakat yang lebih murah,” kata Riyono.

Namun saat ini, tambah Riyono, produksi tangkapan ikan tengah turun.”Hal ini sebagai dampak dari Permen Kelautan No.2/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang. Maka untuk solusinya adalah mengandalkan tangkapan ikan dari perairan darat,” pungkas Riyono.

 

      

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2976/Riyono-Laut-Harus-Jadi-Sarana-Kemakmuran-dan-Kesejahteraan-Rakyat-Indonesia
Hadi: Kenaikan Harga BBM Bisa Picu Penurunan Produktivitas Nasional http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2975/Hadi-Kenaikan-Harga-BBM-Bisa-Picu-Penurunan-Produktivitas-Nasional Thu, 05 Jan 2017 13:33:21 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga… SEMARANG, PKS Jateng Online – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mulai berlaku hari ini, Kamis (5/1/2017).

 

Menurut wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso, kenaikan harga BBM yang mendadak membuat masyarakat tidak siap, sehingga kemungkinan bisa memicu penurunan produktivitas nasional."Sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan harga BBM karena dampaknya akan sangat luar biasa," katanya di Semarang, Kamis (5/1/2017).

Sebab, lanjut Hadi, belum ada skema baru yang ditawarkan Jokowi-JK untuk menjamin dampak kenaikan harga BBM sehingga tidak akan membuat masyarakat semakin terpuruk. Apalagi kenaikan harga BBM pastinya mempengaruhi kenaikan biaya transportasi."Harga BBM akan turut mendongkrak ongkos transportasi yang harus dibayar oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas seperti pengadaan barang atau jasa," tuturnya.

Hal itu, kata Hadi, juga sekaligus membuat masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak konsisten dalam persoalan BBM. Sebab, kata Hadi, pada bulan Desember 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak jenis pelayanan publik (public service obligation/PSO) hingga Maret 2017. Saat itu, pemerintah tetap menahan harga kendati tren harga minyak dunia tengah naik.

“Namun ternyata hari ini, kita menyaksikan semua harga BBM, kecuali premium naik Rp 300, ini kan seolah-olah masyarakat dipermainkan oleh kebijakan yang tak populis, kalau terus demikian, maka pemerintah bisa kehilangan trust dari masyarakat,”papar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Menurut Hadi, kenaikan harga BBM yang terkesan mendadak ini membuat para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan masyarakat kelas menengah kebawah akan kelabakan dan merasakan langsung dampaknya.

“Presiden kan selama ini identik dengan presiden yang merakyat, jadi dengan kenaikan BBM yang mendadak ini akan menggerus trust kepada pemerintah, terutama presiden, disisi lain, masyarakat belum siap dengan kenaikan ini, sehingga akan berdampak kepada daya beli yang semakin turun,”tegasnya.

Dikatakan Hadi, kenaikan tersebut berdasarkan alasan Pertamina bahwa kenaikan harga ini dilakukan karena perhitungan untung rugi dan kenaikan harga minyak mentah pasca sidang negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang memutuskan untuk memangkas produksi.

“Masyarakat yang terdiri dari berbagai ormas, komunitas sopir dan berbagai elemen Jateng lain hingga pagi ini (kamis-red) komplain,mengeluhkan kenaikan BBM yang mendadak tersebut, mereka kecewa dengan kenaikan BBM ini,”pungkasnya.

Selama dua tahun memimpin, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM sebanyak lima kali dan menurunkan dua kali. Terakhir, presiden asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kembali menaikkan harga BBM Rp300 untuk semua jenis BBM kecali premium.

Sebagai informasi, penyesuaian harga BBM umum adalah jenis Pertamax Series, Pertalite, dan Dexlite. BBM jenis tersebut dinaikkan sebesar Rp300 per liter. Pertamina beralasan, kenaikan harga tersebut, seiring dengan kondisi harga minyak mentah dunia.

Untuk harga Pertamax di DKI Jakarta, dan seluruh provinsi di Jawa-Bali ditetapkan sebesar Rp8.050 per liter dari semula Rp7.750 per liter. Adapun, di daerah yang sama, Pertalite menjadi Rp7.350 per liter dari sebelumnya Rp7.050 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex dilepas diharga Rp8.400 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta Rp8.500 per liter untuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dexlite yang menjadi pilihan baru untuk produk diesel ditetapkan menjadi Rp7.200 per liter untuk Jawa-Bali-Nusa Tenggara.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2975/Hadi-Kenaikan-Harga-BBM-Bisa-Picu-Penurunan-Produktivitas-Nasional
Hadi Dorong DPRD Way Kanan Segera Sahkan Raperda DAS Terpadu http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2959/Hadi-Dorong-DPRD-Way-Kanan-Segera-Sahkan-Raperda-DAS-Terpadu Fri, 16 Dec 2016 15:46:39 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Dalam rangka melengkapi narasi rancangan peraturan daerah (Raperda) pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu,… SEMARANG, PKS Jateng Online – Dalam rangka melengkapi narasi rancangan peraturan daerah (Raperda) pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, DPRD Kabupaten Way Kanan, Lampung, melakukan kunjungan ke DPRD Jateng. Kunjungan kerja tersebut diterima Komisi D.

Ketua Badan Legislasi DPRD Way Kanan, Haprin yang memimpin rombongan, mengatakan kabupatennya memiliki 6 DAS, yang merupakan hulu sungai. Saat ini kondisinya banyak mengalami kerusakan karena galian liar. Raperda ini diharapkan dapat membatasi penambangan liar tersebut.

“Karena di level provinsi belum ada, maka kami menginisiasi Raperda ini. Saat ini kondisi sungai-sungai cukup parah, bahkan jika hujan, ikan banyak yang mati karena banjir lumpur. Kita yang ketempatan DAS tapi tidak bisa berbuat banyak, maka semangatnya disini bagaimana bisa berbuat untuk kawasan hulu,” katanya mengawali pertemuan di ruang rapat pimpinan, Kamis (15/12/2016).

Haprin melanjutkan, penambangan liar dilakukan oleh masyarakat di sekitar DAS. “Tambangnya itu tambang emas, ini yang pasti akan sulit diatur. Tapi Perda harus tetap keluar,” katanya.

Wakil Ketua Komisi D, Hadi Santoso yang menerima, mengatakan Jateng memang telah memiliki Perda Nomor 15 tahun 2014 tentang pengelolaan DAS di wilayah Jateng. Ia pun mendorong untuk segera mensahkan Perda itu.

“Semangat kita membatasi dalam rangka mencegah kerusakan yang lebih parah. Meskipun kasus Way Kanan ini jelas berbeda karena itu seperti menghambat mata pencaharian. Yang penting legal dulu, ini untuk tujuan yang lebih besar,” katanya.

Perda itu, lanjut Hadi, juga harus mampu merangkul masyarakat dengan bentuk tata kelola lahan milik masyarakat. “Jadi ada sistem pengelolaan bersama masyarakat, ada reward and punishment jangan hanya punishment saja. Bisa juga dituangkan dalam peraturan desa pengendalian desa dan pengamanan lingkungan. Contoh spesifik kami ada di Dieng, sudah berlaku karena disana banyak petani kentang dengan berbagi limbahnya,” tutur politikus PKS itu.

Mengenai penutupan tambang liar nantinya, Hadi menjelaskan memang kewenangan sampai saat ini belum jelas.  “Instrumen regulatif UU 23 tidak segera diikuti turunannya. Penutupan pertambangan liar, provinsi hanya boleh merekomendasi dan pendampingan, yang boleh menutup kepolisian. Makanya saran saran untuk kabupaten kota, intervensi masuk nya di lingkup Amdal. Tegas menutup dari aspek amdal bukan ijin,” pungkasnya.

 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jateng dengan pakaian daerah. Dalam daftar Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), daftar DAS di Jateng sesuai Perpres 12 Tahun 2012 mengenai penetapan wilayah sungai, sejumlah 202 DAS. 

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2959/Hadi-Dorong-DPRD-Way-Kanan-Segera-Sahkan-Raperda-DAS-Terpadu
Bangun Indonesia Bebas Korupsi, Ahmadi Ajak Elemen Bangsa Teladani Sikap Nabi Muhammad SAW http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2957/Bangun-Indonesia-Bebas-Korupsi-Ahmadi-Ajak-Elemen-Bangsa-Teladani-Sikap-Nabi-Muhammad-SAW Tue, 13 Dec 2016 09:37:58 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ahmadi mengajak semua elemen bangsa,… SEMARANG, PKS Jateng Online –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ahmadi mengajak semua elemen bangsa, terutama pemegang amanah pemerintahan untuk membangun Indonesia penuh integritas tanpa korupsi dengan mencontoh sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW.

Hal itu diungkapkannya dalam peringatan tiga hari spesial di bulan Desember, yakni hari anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember, hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 12 Desember.

“Tiga momentum spesial tersebut harus menjadi perenungan bagi kita, bahwa kita harus belajar, bahwa Republik ini didirikan oleh mereka, orang-orang yan bersih penuh integritas, kita harus tegakkan itu kembali,”ujarnya di Semarang, Selasa (13/12/2016).

Tentang budaya korupsi, Ahmadi menilai bahwa salah satu dari awalan seorang untuk bertindak korup adalah sifat serakah. Sehingga, untuk memberantas korupsi di Indonesia, perlu untuk menghilangkan sifat serakah  paling kecil sekalipun pada tiap pribadi. Ahmadi menyebut   terkikisnya budaya malu membuat  berkembangnya budaya korup.  Jika budaya malu itu terus ditumbuhkan, maka akan menekan seseorang berbuat korupsi.

”Malu karena makan uang rakyat, malu karena menyelewengkan amanah, artinya pencegahan korupsi juga harus dengan pendekatan budaya, ya budaya malu itu, sehingga kedepan  pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin mudah,”ungkapnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini mengajak kepada semua masyarakat, terutama para pejabat dan tokoh publik untuk mencontoh perilaku anti korupsi dari sosok Nabi Muhammad SAW. Sehingga, dengan mencontoh sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW, Ahmadi menyebut bahwa penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi akan menjadi lebih mudah.

“Wulidal Musyarraf, telah lahir Nabi yang dimuliakan di bulan Rabi'ul Awwal, sikap dan perilaku jujur dan amanah dalam diri sosok Nabi Muhammad harusnya menjadi rujukan bagi segenap elemen bangsa Indonesia, terutama para pemegang amanah rakyat untuk meneladani sikap beliau, sehingga perilaku koruptif dalam hal apapun dapat dikikis,”papar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Lebih lanjut, Ahmadi menilai bahwa semangat menguatkan integritas tanpa korupsi segenap elemen kebangsaan harus dipupuk dari hal yang paling kecil, yakni diri sendiri. Nabi Muhammad SAW, kata Ahmadi, adalah sebaik-baik teladan dalam semua hal, termasuk dalam amanah kepemimpinan.

“Beliau adalah sosok pemimpin yang amanah, pribadi yang mampu menjaga lisan, dan menebar banyak manfaat untuk rakyat yang dipimpinnya, saat ini kita merindukan sosok pemimpin seperti beliau, amanah dalam memimpin, jujur serta mampu menjaga lisan sebagai pribadi yang baik,”tandasnya.

Cara yang bisa dilakukan, imbuh Ahmadi, adalah dengan menjadi pribadi tangguh, jujur serta profesional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. “Mari wujudkan Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi, tegakkan integritas dan kerja secara profesional untuk Indonesia tangguh,”tandasnya.

 

Ahmadi juga meminta kepada aprat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak tebang pilih. “kami meminta dan sangat berharap agar KPK, Kejati dan Polda Jateng dalam menangani kasus korupsi memperlakukan semua orang sama di mata hukum. Rakyat biasa ataupun pejabat dengan kedudukan tinggi memiliki hak yang sama di depan hukum,"pungkasnya.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2957/Bangun-Indonesia-Bebas-Korupsi-Ahmadi-Ajak-Elemen-Bangsa-Teladani-Sikap-Nabi-Muhammad-SAW
Riyono: Potensi Ikan Tawar Perlu Dikembangkan http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2956/Riyono-Potensi-Ikan-Tawar-Perlu-Dikembangkan Tue, 13 Dec 2016 09:26:29 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Pemprov Jateng diminta untuk lebih memaksimalkan potensi dan produksi ikan tawar yang ada di perairan darat. Sebab,… SEMARANG, PKS Jateng Online – Pemprov Jateng diminta untuk lebih memaksimalkan potensi dan produksi ikan tawar yang ada di perairan darat. Sebab, selama ini ikan di Jateng lebih banyak dari hasil laut, sehingga produksi ikan darat belum maksimal. Padahal, potensi perikanan air tawar di darat sangat besar ketika digarap dengan maksimal.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono menilai, potensi ikan yang ada di laut memang sangat besar, tetapi harusnya pemprov juga melirik potensi perikanan air tawar yang potensinya tidak kalah besar. Baik dari segi ekonomi maupun untuk meningkatkan produksi ikan di Jateng. ”Produksi ikan di laut mulai turun, harusnya yang didarat bisa digenjot. Karena selama ini masih belum diperhatikan,” katanya dalam diskusi ”Gemar Makan Ikan” yang digelar DPRD Jateng, kemarin.

Ia menambahkan, saat ini banyak persoalan yang dihadapi ketika berbicara potensi laut. Regulasi yang dibentuk dinilai justru tidak berpihak kepada nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari ikan di laut. Seperti misalnya dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No 2/2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang. ”Ini membuktikan jika pemerintah masih belum berpihak kepada nelayan. Padahal mereka membutuhkan kesejahteraan untuk keluarganya,” ujarnya.

Berbagai kebijakan yang tidak memihak ini, jelas berimbas dengan semakin menurunnya hasil tangkapan atau produksi ikan di Jateng. Tingkat konsumsi ikan di Jateng rendah baru 22.37 kg per kapita per tahun. Sementara, konsumsi ikan 2015 sebanyak 20.9 kg per kapita per tahun. ”Meski naik 2 persen tetapi masih jauh dari harapan nasional yang ditarget Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 40-70 kg per kapita/ per tahun,” tambahnya.

Kepala Lembaga Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Semarang, Sri Astuti mengatakan, rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jateng menjadi perhatian serius. Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan. Di antaranya dengan mendirikan Forum Peningkatan Sadar Mutu Karantina Ikan (Formikan) Jawa Tengah sebagai upaya menanggulangi persoalan tersebut. ”Kami juga terus mengampanyekan kepada masyarakat agar mengonsumsi produk perikanan yang sehat dan berkualitas. Ini menjadi penting mengingat masyarakat yang telah mengonsumsi ikan tak banyak yang tahu apakah produk perikanan tersebut cukup sehat dan berkualitas dari hulu sampai hilir,” katanya.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah membuat program 1.000 hari konsumsi ikan untuk anak-anak. Masyarakat terutama ibu hamil diajak untuk mengonsumsi ikan sampai 1.000 hari sejak janin di dalam kandungan. ”Ketika konsumsi ikan meningkat ini juga pasti akan berimbas kepada kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat atau nelayan. Kami juga sedang menggarap perikanan darat atau air tawar,” tambahnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisbank, Alimudin Rizal Muzaki mengatakan untuk meningkatkan konsumsi ikan di Jateng harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus bisa mengajari anak sedari kecil untuk senang konsumsi ikan. Sebab, kebiasaan ini sangat bagus untuk meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. ”Jika banyak yang mengonsumsi, tentu penjualan ikan akan meningkat. Dan pemprov harus bisa mulai memberikan kesadaran sedini mungkin,” tambahnya.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2956/Riyono-Potensi-Ikan-Tawar-Perlu-Dikembangkan
Penyebaran AIDS di Jateng Sangat Memprihatinkan, Bertambah 10 Orang Tiap Hari http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2943/Penyebaran-AIDS-di-Jateng-Sangat-Memprihatinkan-Bertambah-10-Orang-Tiap-Hari Fri, 02 Dec 2016 11:29:05 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online -- Jawa Tengah menduduki peringkat kelima terbanyak secara nasional jumlah kasus AIDS. Pada 31 Desember 2015 lalu, tercatat… SEMARANG, PKS Jateng Online -- Jawa Tengah menduduki peringkat kelima terbanyak secara nasional jumlah kasus AIDS. Pada 31 Desember 2015 lalu, tercatat ada 5.042 kasus AIDS. Kemudian per Juni 2016 data mengalami peningkatan menjadi 6.902 kasus atau bertambah 1.860 kasus. Jika angka itu dirata-rata, tiap hari ada 10 orang penderita AIDSbaru di Jateng.

Atas kondisi yang memprihatinkan tersebut, Anggota Komisi E Karsono berharap ada langkah terpadu yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Ia juga mengimbau generasi muda dan masyarakat untuk ikut melakukan pencegahan dengan memeriksakan diri di puskesmas atau rumah sakit jika memiliki riwayat cara penularannya. 

“Penyebaran jumlah kasus AIDS ini sudah masuk taraf memprihatinkan, sehingga perlu langkah terpadu, bagaimana Dinkes Jateng terus mendorong masyarakat bersedia memeriksakan diri ke klinik VCT (Voluntary Counseling Test) yang sudah disediakan di rumah-rumah sakit,”katanya di Semarang, Kamis (1/12/2016).

Sebab, lanjut dia, pemeriksaanVCT untuk pengidap HIV/AIDS saat ini masih gratis. “Untuk anak muda, yang penting adalah jangan melakukan seks bebas, tetap setia bagi pasangan yang sudah menikah, serta menjauhi obat-obatan terlarang,” imbuhnya.

Menurutnya, mayoritas pengidap HIV/AIDS adalah usia produktif mulai 25 tahun hingga 50 tahun. Ia juga menyatakan ada berbagai faktor penyebab meluasnya penyebaran penyakit itu. Namun, salah satunya modernisasi yang semakin mempengaruhi banyaknya penyebaran di Jateng, terutama di daerah Pantura.

“Fakta itu menjadi keprihatinan, sehingga perlu ada upaya ekstra agar penyebarannya tidak semakin meluas. Salah satunya dengan workshoptentang risiko penularannya yang melalui darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Selain itu, juga penggunaan NAPZA terutama narkoba jenis suntik,” jelas Karsono.

Lebih lanjut, Karsono mengungkapkan selain langkah sosialisasi, perlu upaya pencegahan yang terus digalakkan oleh Pemprov. Upaya pencegahan penularan HIV/AIDS, ia mengatakan harus dilihat secara komprehensif, misalnya penutupan lokalisasi yang sebenarnya merupakan kebijakan yang dilematis dilihat dari berbagai aspek.

Selain itu, Karsono menilai bahwa peran puskesmas di Jawa Tengah dapat menangani penderita HIV lebih dini, sehingga tidak berlanjut menjadi AIDS. "Saya kira peran Puskesmas menjadi penting. Sehingga harus sudah menjadi perhatian dinas kesehatan," pungkas Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Sementara, anggota Komisi E lainnya, Rusman mengatakan bahwa dibutuhkan peran orang tua dan masyarakat untuk bisa menjadi contoh perilaku dan akhlak yang baik. "Juga mebdidik dan mengawasi agar anak anaknya tidak melakukan perilaku yang menyimpang seperti pergaulan bebas, hubungan sex di luar pernikahan yang akan semakin menyuburkan dan menyebarkan virus HIV/AIDS,"katanya. 

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2943/Penyebaran-AIDS-di-Jateng-Sangat-Memprihatinkan-Bertambah-10-Orang-Tiap-Hari
Proyek tak Tercapai, Pemprov Diminta Realistis Terkait Jateng Park http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2938/Proyek-tak-Tercapai-Pemprov-Diminta-Realistis-Terkait-Jateng-Park Wed, 30 Nov 2016 14:47:09 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Pembangunan Wana Wisata Penggaron Ecotourism atau Jateng Park di Desa Susukan, Ungaran, dinilai kurang… SEMARANG, PKS Jateng Online – Pembangunan Wana Wisata Penggaron Ecotourism atau Jateng Park di Desa Susukan, Ungaran, dinilai kurang serius. Atas kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta untuk realistis terhadap kelanjutan proyek tersebut.

 

Hal tersebut diketahui saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang mengkonfirmasi beberapa evaluasi proyek dan pembangunan 2016 tidak tercapai, salah satunya pembangunan proyek wisata jateng park yang sudah digagas sejak tahun 2015.

“Sampai sekarang progresnya belum menggembirakan, bahkan Kepala dinas Pariwisata dalam keterangan ke komisi B akan mengevaluasi di akhir Desember ini pelaksanaan Jateng Park,”kata Riyono, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Rabu (30/11/2016) di Semarang.

Dalam pembahasan tersebut, kata Riyono, jika tidak ada kemajuan dari Perhutani dan Sarjana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), maka akan disiapkan wana wisata Tlogo, Tuntang sebagai alternatif menggenjot kunjungan wisata ke Jateng.

 "Laporan kinerja pembangunan Jateng park masih sebatas administrasi, janji investor dan action pemerintah provinsi belum ada yang mengarah terwujudnya komitmen untuk merealisasikan projek fisiknya,”imbuhnya.

Lebih lanjut, Riyono mengungkapkan berdasarkan  keterangan Kepala Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu menyebutkan bahwa saat ini pemprov  sedang menimbang dan merencanakan  bisnis Jateng Park yang di bangun di tanah seluas kurang lebih 500 hektar ini, termasuk menunjuk  PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) milik Pemprov Jateng sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pelaksana kegiatan, namun melihat  rekam jejaknya SPJT belum punya track record dalam bisnis wisata.

"Mengingat anggaran pembangunan Jateng Park yang mencapai 1,8 Triliun, saya rasa akhir desember 2016 ini waktu yang tepat untuk mengevaluasi apakah akan dilanjutkan atau akan di alihkan ke wisata yang lain? Kita realistis saja,”kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Sebelumnya direncanakan prosesi peletakan batu pertama pembangunan  Jateng Park dijadwalkan pada awal 2017. Bahkan prosesnya penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan serta detail engineering design (DED) ditargetkan selesai pada akhir 2016.

Disisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat bernomor P31/MenLHK-2/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata di Hutan Produksi. Namun ternyata proyek tersebut masuk dalam proyek tak rercapai dalam pembahasan APBD 2017 Pemprov Jateng, baru-baru ini.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2938/Proyek-tak-Tercapai-Pemprov-Diminta-Realistis-Terkait-Jateng-Park
Riyono: Gerakan Makan Ikan Perlu Didukung Perda http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2933/Riyono-Gerakan-Makan-Ikan-Perlu-Didukung-Perda Tue, 29 Nov 2016 12:09:33 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Gerakan makan ikan terus disosialisasikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah. Tapi gerakan… SEMARANG, PKS Jateng Online – Gerakan makan ikan terus disosialisasikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah. Tapi gerakan ini masih perlu dukungan seluruh elemen regulasi maupun pelaksana. Pasalnya selain membudayakan kebiasaan ini di masyarakat, pihak nelayan sebagai ujung tombak dinilai kurang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan.

Anggota komisi B DPRD Jateng Riyono menyatakan gerakan makan ikan ini tetap harus digalakkan oleh Pemprov, namun tidak berhenti di sosialisasi, program ini juga sangat ditunjang oleh kesejahteraan nelayan. “Kalau nelayan saja banyak kasus, belum sejahtera, belum terlindungi ya bagaimana ketersediaan ikan juga ideal,” katanya saat menjadi pembicara 'Dialog bersama Parlemen' di Gedung Seminar Lantai 9 Unisbank, Jalan Tri Lomba Juang, Mugassari, Semarang, Senin (28/11/2016).

Lebih lanjut, politikus PKS itu meminta kepada DKP agar gerakan ini bisa spesifik. “Gerakan Gemar Ikan harus digalakan secara spesifik seperti One Day One Fish, dengan harapan sebuah keluarga minimal dalam sehari makan satu ikan,” tuturnya. Ia juga menjelaskan saat ini produksi ikan di Jateng lebih dari cukup baik dari produksi ikan tangkap maupun ikan budidaya.

Ia melanjutkan Komisi B beberapa waktu lalu telah meminta kepada Gubernur untuk segera membuat Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. “Setelah UU perlindungan dan pemberdayaan nelayan disahkan, dan turunya Inpres nomor 15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan baru-baru ini, perlu adanya peraturan turunan ditingkat provinsi yang mengatur lebih jelas tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan,” pungkas Riyono.

Sementara itu Ketua Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Semarang DKP Jateng Sri Astuti mengatakan, konsumsi Ikan di Jateng pada tahun 2105 sebesar 23,64 Kg per kapita per tahun. Tergolong masih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 41,11 kg per kapita per tahun. “Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng terus menggalakan gemar makan ikan,” katanya. Ia menambahkan, untuk tahun 2017 target konsumsi ikan di Jateng sebesar 28,31 kg per kapita per tahun.

Pengamat ekonomi Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang Alimudin Rizal Rifai membenarkan bahwa konsumsi ikan belum menjadi kebiasaan masyarakat Jateng. “Harus ada edukasi terhadap masyarakat, khususnya para ibu-ibu yang menyediakan makanan untuk keluarga. Agar membiasakan menyediakan ikan sebagai lauk setiap hari. Dengan disediakannya ikan setiap hari maka akan menjadi kebiasaan dan dengan sendirinya akan menjadi budaya,” terangnya.

Alimudin menambahkan, pentingnya perhatian Pemerintah terhadap kesejahteraan para nelayan yang menangkap ikan, agar dengan hasil produksi tangkapan ikan yang banyak akan menjadikan harga ikan terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua kalangan.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2933/Riyono-Gerakan-Makan-Ikan-Perlu-Didukung-Perda
Riyono Meminta Pemprov Kaji Ulang Rencana Pembangunan Dam Lepas Pantai http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2927/Riyono-Meminta-Pemprov-Kaji-Ulang-Rencana-Pembangunan-Dam-Lepas-Pantai Wed, 23 Nov 2016 13:50:18 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Riyono Abdullah meminta Pemerintah Provinsi… SEMARANG, PKS Jateng Online – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Riyono Abdullah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengkaji ulang rencana pembangunan bendungan lepas pantai yang merupakan kerja sama dengan Belanda.

Hal itu terungkap saat Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berkunjung ke Kota Semarang pada Selasa (22/11/2016). Salah satu agenda kunjungan itu adalah untuk menjajaki kerja sama pembangunan bendungan lepas pantai.

Riyono menilai, pembangunan bendungan lepas pantai yang direncanakan tersebut harus dilihat efektivitas dan persoalan biaya yang dinilai sangat besar.

“Untuk membangun dam dibutuhkan kira-kira biaya sebesar Rp 5,4 miliar hingga Rp 369 miliar per kilometer. Logikanya semakin tinggi ukuran dam maka biaya yang diperlukan akan akan semakin besar, dan jika dam telah dibangun juga diperlukan biaya perawatan agar fungsi perlindungannya tetap berjalan,”jelasnya Rabu (23/11/2016) di Semarang.

Selain hal pokok tersebut, menurut Riyono, agar danau air tawar di dam lepas pantai tetap terjaga, sebanyak 26 sungai dan saluran yang bermuara di dam tersebut juga perlu terjaga kebersihannya. Hal itu harus dilakukan mengingat sedimentasi kawasan sungai tersebut cukup tinggi.

“Contoh, angkutan sedimen di wilayah Semarang barat saja mencapai 373 ribu meter kubik per tahunnya, jika saluran di Semarang timur juga diperkirakan memiliki potensi yang sama, maka setiap tahunnya dam yang dibangun nanti digerojok sekitar 725 ribu meter kubik endapan,”tandas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Selain itu, kata Riyono, perlu juga dipikirkan kebersihan air sungai dan saluran yang bebas polusi limbah. “Untuk itu, pengolahan limbah di tiap sungai yang bermuara ke perairan pantai Semarang, harus dilakukan secara professional dengan kebutuhan biaya yang sangat besar,” tuturnya.

Memang, saat ini, kata Riyono, permasalahan rob dan banjir di Kota Semarang adalah permasalahan tahunan yang musti segera ditangani. Namun demikian hal tersebut tak lantas mengabaikan persoalan efisiensi dan efektifitas, terutama soal besarnya biaya yang dikeluarkan.

“Kita memahami bahwa pantai teluk di Semarang sepanjang 40,64 Km tersusun dari tanah endapan sangat muda. Karena proses konsolidasi masih terus berlangsung, hal itu memicu terjadinya penuruhan tanah hingga bisa mencapai 8 sentimeter per tahun, ini masalah tahunan, namun jangan kemudian merencanakan sesuatu yang menurut saya kurang efektif dan efisien karena membutuhkan dana sangat besar,”paparnya.

Sebelum penjajakan kerja sama dengan Belanda untuk pembangunan dam lepas pantai mencuat, pada 2014 lalu ada rencana seluruh stakeholder Kota Semarang untuk meneruskan upaya menanganan banjir dan rob di kota Semarang. Salah satunya adalah rencana pembangunan dam lepas pantai sepanjang 15,5 Km dan menciptakan daratan baru seluas 4,25 ribu hektar. Namun rencana tersebut belum terealisasi hingga saat ini.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2927/Riyono-Meminta-Pemprov-Kaji-Ulang-Rencana-Pembangunan-Dam-Lepas-Pantai
Perlu Kerja Serius Pemprov Atasi Masalah Transportasi Darat di Jateng http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2925/Perlu-Kerja-Serius-Pemprov-Atasi-Masalah-Transportasi-Darat-di-Jateng Tue, 22 Nov 2016 18:39:04 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Muhammad Rodhi menilai pemerintah seharusnya bisa lebih… SEMARANG, PKS Jateng Online – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Muhammad Rodhi menilai pemerintah seharusnya bisa lebih serius dalam bekerja mengatasi berbagai masalah transportasi darat.

“Di momen hari perhubungan darat hari ini, salah satu keniscayaan itu adalah kemajuan di bidang transportasi darat. Suatu kemajuan tentu membawa manfaat, namun di satu sisi dapat membawa masalah jika kemajuan tersebut tidak disikapi dan diatur sedemikian rupa. Salah satu masalah sebagai dampak dari kemajuan transportasi darat adalah kemacetan dan menurunnya kualitas lingkungan, sehingga disinilah pemerintah seharusnya bisa bekerja lebih serius dalam menangani berbagai permasalahan itu,”jelas Rodhi dalam keterangannya di Semarang, Selasa (22/11/2016).

Menurut Rodhi, permasalahan transportasi diatas dapat diatasi dengan pengarus utamaan kebijakan yang pro kendaraan umum, melalui dua pendekatan yakni dengan revitalisasi transportasi darat dengan visi panjang, yang mana tidak hanya menjawab kebutuhan untuk sekedar 3 sampai 5 tahun, tetapi kebutuhan dan dampak untuk rentang waktu yang lebih panjang.

“Para pengelola kendaraan umum diharapkan memiliki perhatian terhadap pengelolaan kendaraan umum yang prima yakni kualitas kendaraan yang juga dibarengi kualitas pengemudinya. Kualitas kendaraan bisa ditangani dengan pengawasan kendaraan-kendaraan yang sudah tua agar bisa direvitalisasi dengan kendaraan yang baru,”ungkapnya.

Selain itu, kata anggota Komisi D DPRD Jateng ini, pemerintah juga harus turut serta menaruh perhatian terhadap kemudahan izin trayek angkutan umum sehingga semakin banyak jalur yang dapat dilalui angkutan umum. “Disisi lain, pemerintah harus menghilangkan budaya pungli oleh para oknum sehingga para pengemudi dan pengelola angkutan umum tidak merasa dirugikan,”kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Saat ini, berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD Jateng oleh Dinas Perhubungan disebutkan salah satu program yakni kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum di Jateng dimana realisasinya hingga oktober 2016 masih sekitar 63,57% dari target 93,74%.

“Tentunya pemerintah harus berupaya memaksimalkan program tersebut yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 miliar guna menarik sebanyak-banyaknya masyarakat agar berminat menaiki kendaraan umum,”tandasnya.

Selain menciptakan faktor penarik melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kendaraan umum, Rodhi berharap bahwa pemerintah juga harus menekan faktor pendorong yakni untuk mengkaji kembali soal jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang mencapai 1 juta kendaraan setiap tahunnya.

“Tentu saja kita mengetahui bahwa penerimaan daerah terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, namun bukan berarti pemerintah menutup mata soal peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang mana nantinya bisa menjadi permasalahan jika jumlahnya tak dikendalikan,”ujarnya.

 

Permasalahan itu, imbuh Rodhi, yakni dapat terjadi penurunan kapasitas volume jalan yang menyebabkan kemacetan, pencemaran udara karena polusi yang menurunkan kualitas kesehatan masyarkat, dan juga membuat konsumsi BBM menjadi boros. “Subsidi pemerintah untuk BBM selama ini sudah terlalu besar yang mana subsidi yang bersifat konsumtif ini akan lebih baik jika dialihkan pada sektor lain yang lebih produktif,”pungkasnya.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2925/Perlu-Kerja-Serius-Pemprov-Atasi-Masalah-Transportasi-Darat-di-Jateng
Ayah Dekat dengan Anak, Kurangi Potensi Kenakalan Remaja http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2907/Ayah-Dekat-dengan-Anak-Kurangi-Potensi-Kenakalan-Remaja Sat, 12 Nov 2016 17:58:38 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Jamaluddin berharap momentum hari ayah menjadi… SEMARANG, PKS Jateng Online – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Jamaluddin berharap momentum hari ayah menjadi titik balik untuk mengurangi potensi kenakalan remaja di Jateng.

Menurut Jamal, di tengah modernisasi yang memakan zaman, mengakibatkan terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Konflik dan kenakalan remaja yang banyak mengundang mudhorot semakin meningkat. 

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Sebanyak 620 ribu adalah pengguna narkoba, kebanyakan diantaranya adalah usia remaja. Hingga tahun 2015, sebanyak 16,7% penduduk Jateng adalah usia remaja 10-19 tahun.

“Masa remaja sebagai usia rawan dengan ketidakmampuannya mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka yakni, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Pola asuh orang tua yang tepat diharapkan dapat membentuk karakter anak sehingga anak memiliki karakter mental yang kokoh, yang senantiasa menjadikan nilai-nilai sebagai pegangan dan prinsip hidup. Figur ayah turut berperan penting dalam pembentuk karakter keluarga terutama anak,”jelasnya di Semarang, Sabtu (12/11/2016).

Lebih lanjut, Jamal mengungkapkan bahwa proses pendidikan dalam keluarga yang digambarkan melalui al-Qur’an dilakukan oleh para ayah. Tidak ada satu ayat pun yang memotret momen pendidikan dari para ibu, kecuali adanya perintah menyusui, tidak terkecuali tugas amar ma’ruf nahi mungkar yang sifatnya umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

“Belajar dari Luqman, Nabi Ya’kub dan Nabi Ibrahim, telah banyak nabi mengajarkan bagaimana mendidik anaknya di tengah kesibukannya. Meluangkan waktu dalam rangka mengamati pertumbuhan anaknya. Dengan adanya perhatian orang tua, anak akan menemukan solusi akan permasalahannya dan diharapkan tidak lari pada hal-hal negatif,”tandas anggota Komisi C DPRD Jateng ini.

Secara psikologi, menurut legislator Partai Keadila Sejahtera (PKS) Jateng ini, peran ayah menempati peran mendidik, membentuk kepribadian dan kecerdasan emosional anak. Sosok ayah akan lebih berdampak baik pada keluarga ketika tidak hanya memikirkan kewajibannya akan pemenuhan nafkah di luar rumah.

“Keseimbangan peran ayah di dalam rumah pun turut menentukan arah kehidupan anak-anaknya di masa depan. Pada momen Hari Ayah tanggal 12 November ini, mari seluruh ayah mulai menaruh kembali perhatiannya pada anak,”imbuhnya lagi.

 

Jamal berharap, para ayah di Jateng, tidak hanya menjadi ayah hebat di luar rumah sesuai profesinya, namun anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian. “Sesibuk apapun seorang ayah, harus memiliki ruang dan waktu untuk anak-anaknya serta harus mampu menjaga komunikasi secara baik dengan anak,”pungkasnya.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2907/Ayah-Dekat-dengan-Anak-Kurangi-Potensi-Kenakalan-Remaja
50 Embung akan Dibangun Tahun Depan, Target 1000 Sulit Terealisasi http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2906/50-Embung-akan-Dibangun-Tahun-Depan-Target-1000-Sulit-Terealisasi Fri, 11 Nov 2016 07:31:01 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online - Pemprov Jateng berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 miliar untuk membangun 50 embung di 2017. Tahun 2015 sudah… SEMARANG, PKS Jateng Online - Pemprov Jateng berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 miliar untuk membangun 50 embung di 2017. Tahun 2015 sudah 9 embung terbangun, dan di 2016 ada 23 embung baru dan 4 lanjutan pembangunan dengan anggaran Rp 50 miliar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan, program 1.000 embung yang dicanangkan pemprov sulit terealisasi karena terbatasnya anggaran. Meski itu merupakan program jangka panjang, tetap sulit untuk diwujudkan jika melihat kondisi di lapangan. "Tahun ini, pemprov hanya membangun 27 embung karena minimnya anggaran dan rasionalisasi anggaran di 2016," paparnya, kemarin.

Menurut politikus PKS itu, dari hasil pantauan di lapangan, pembangunan fisik 15 embung kurang pas. "Akibatnya fungsi embung menjadi tidak maksimal. Embung tersebut diantaranya ada di Pati, Kendal, Kabupaten Semarang, dan Brebes," katanya.

Persoalan yang ditemukan seperti lokasi tidak representatif, pembangunan yang rata sehingga air tak bisa mengalir maksimal, sampai tidak adanya resapan atau endapan untuk lumpur.

“Padahal untuk embung yang bagus, seharusnya dibangun di daerah atas sehingga airnya bisa dimanfaatkan semua masyarakat. Dan ada beberapa embung dibangun di lahan sembarangan, padahal itu merupakan aset pemerintah," ujarnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah Prasetyo Budhie Yuwono mengatakan, pembangunan embung dilakukan secara bertahap, mengingat program rencana membangun 1.000 embung di provinsi ini jadi prioritas. Untuk 2017, proses pembangunan dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama lelang akan dilakukan Desember 2016 atau awal 2017, jumlahnya kurang dari 25 embung. Sisanya, akan dilelang pada tahap kedua yang akan dilaksanakan April 2017.

"Kami optimistis 50 embung dapat terbangun di 2017, asal permintaan anggaran kami disetujui. Kami juga menyiasati pembangunannya dengan membagi dalam dua tahap," paparnya.

Pembangunan embung dilakukan mengingat baru 20 persen air yang ditangkap dari hujan. Idealnya, 70 persen dapat ditampung untuk dimanfaatkan, seperti untuk bendungan, irigasi, industri, dan PLTA."Rata-rata luas embung yang akan dibangun sekitar satu hektare. Diantaranya akan dibangun di Brebes, Wonogiri dan Tegal," tuturnya.

Selain pembangunan, renovasi dan perawatan embung terus dilakukan. Selama ini kurangnya pasokan air menjadi masalah utama dalam sektor pertanian di Jateng. Salah satu penyebabnya karena minimnya waduk serta embung untuk penampung air.

"Embung bisa menampung 200-300 juta meter kubik air, sehingga kebutuhan air sektor pertanian nantinya bisa diatasi," pungkasnya.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2906/50-Embung-akan-Dibangun-Tahun-Depan-Target-1000-Sulit-Terealisasi
DPRD: Mari Belajar dari Semangat Juang Pahlawan Dr Kariadi http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2905/DPRD-Mari-Belajar-dari-Semangat-Juang-Pahlawan-Dr-Kariadi Thu, 10 Nov 2016 20:05:55 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berharap segenap elemen masyarakat untuk merenungi… SEMARANG, PKS Jateng Online – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berharap segenap elemen masyarakat untuk merenungi kembali makna hari pahlawan. Salah satunya adalah belajar dari semangat juang dan kepahlawanan Dr Kariadi.

 

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi menyebut sosok Dr Kariadi adalah pahlawan muda yang memiliki semangat juang yang harusnya bisa dicontoh oleh semua elemen masyarakat saat ini.

“Di hari pahlawan ini, mari kita merenungi dan belajar dari semangat para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, salah satunya adalah putra terbaik Semarang, Dr Kariadi, yang kini namanya diabadikan menjadi rumah sakit di Kota Semarang,”katanya di Semarang, Kamis (10/11/2016).

Sebagai informasi, kematian Dr Kariadi adalah salah satu penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang merupakan rangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang pada masa transisi. Pertempuran yang dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945, yang didahului dengan situasi memanas sebelumnya ini berakhir hingga pada tanggal 20 Oktober 1945.

Kala itu, tanggal 13 Oktober, suasana semakin mencekam, Tentara Jepang semakin terdesak. Tanggal 14 Oktober, Mayor Kido menolak penyerahan senjata sama sekali. Para pemuda pun marah dan rakyat mulai bergerak sendiri-sendiri.

Aula Rumah Sakit Purusara kini menjadi RS Dr Kariadi Semarang, dijadikan markas perjuangan. Para pemuda rumah sakit pun tidak tinggal diam dan ikut aktif dalam upaya menghadapi Jepang. Sementara itu taktik perjuangan pemuda menggunakan taktik perang bergerilya.

“Selepas Magrib, ada telepon dari pimpinan Rumah Sakit Purusara, yang memberitahukan agar dr. Kariadi, Kepala Laboratorium Purusara segera memeriksa Reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dokter Kariadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke Reservoir Siranda,”kenang Ahmadi.

Lebih lanjut, Ahmadi mengisahkan bahwa istri dr. Kariadi, drg. Soenarti mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun dr. Kariadi berpendapat lain, ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang.

Akhirnya drg. Soenarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju Reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi dr. Kariadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran.

“Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, dr Kariadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakBersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, dr Kariadi ditembak secara keji,”kata Ahmadi.

Ahmadi mengisahkan bahwa Dr Kariadi sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 WIB. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan dr. Kariadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun satu bulan. Kejadian ini merupakan penyulut utama Perang Lima Hari di Semarang.

“Pada 19 Oktober 1945, pertempuran terus terjadi di berbagai penjuru Kota Semarang. Pertempuran ini berlangsung lima hari dan memakan korban 2.000 pejuang Indonesia dan 850 orang Jepang. Di antara yang gugur, termasuk dr Kariadi dan delapan karyawan RS Purusara Kota Semarang,”kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Mengambil hikmah dari peristiwa itu, wakil ketua DPRD yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan tersebut berharap seluruh elemen masyarakat, terutama di Jateng dan kota Semarang untuk meneladani semangat juang dari sosok Dr Kariadi, yang kala itu gugur saat sedang berjuang di medan peperangan.

“Inspirasi yang bisa ambil hikmahnya adalah bahwa para pahlawan itu bisa dari berlatar profesi, sehingga kini mari kita isi kemerdekaan kita ini, baik dalam profesi apapun untuk menerapkan jiwa kepahlawanan dalam sanubari kita, jiwa kepahlawanan itu diantaranya adalah semangat juang, tak kenal menyerah dan tentunya cinta tanah air,”pungkasnya.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2905/DPRD-Mari-Belajar-dari-Semangat-Juang-Pahlawan-Dr-Kariadi
Konsumsi Ikan di Jateng Rendah, Dewan Sarankan Program One Day One Fish http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2902/Konsumsi-Ikan-di-Jateng-Rendah-Dewan-Sarankan-Program-One-Day-One-Fish Mon, 07 Nov 2016 17:05:56 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Di tengah gencarnya  kampanye untuk menggalakkan konsumsi ikan, Provinsi Jawa Tengah rupanya masih punya… SEMARANG, PKS Jateng Online – Di tengah gencarnya  kampanye untuk menggalakkan konsumsi ikan, Provinsi Jawa Tengah rupanya masih punya banyak 'PR' untuk mencapai tingkat konsumsi ikan sesuai harapan Pemerintah. Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, tingkat konsumsi ikan warga daerah ini masih berada di bawah angka 10 kilogram  per tahun per jiwa.

Disisi lain, kondisi produksi dan industri perikanan di Jateng cukup bagus. Produksi ikan tangkap tak kurang 125.000 ton dan mampu memberikan peluang kerja tak kurang dr 200.000 orang nelayan dan masyarakat pesisir. Namun rendahnya konsumsi ikan di Jateng disesalkan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng.

"Cukup menyedihkan jika konsumsi ikan rakyat jateng paling rendah di nasional? Masak kalah sama provinsi lain,”kata Riyono, anggota Komisi B DPRD Jateng, Senin (7/11/2016) di Semarang.

Berdasarkan data yang ada, konsumsi ikan di jateng baru 22.37 kg per kapita per tahun. Sementara, konsumsi ikan tahun 2015 sebanyak 20.9 kg per kapita per tahun. Sehingga, kata Riyono, walaupun naik 2 persen ini masih jauh dari harapan nasional yang ditarget oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 40 - 70 kg per kapita/ per tahun.

"Saya rasa perlu Pemprop menggalakan kembali gerakan Makan Ikan secara spesifik, selama ini belum maksimal hanya dengan gerakan umum. Perlu lebih speaifik, misal "one day one fish" 1 hari 1 ekor ikan bagi anggota keluarga," ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Menurut Riyono, jika one day one fish ini bisa dijalankan maka Riyono optimis konsumsi ikan rakyat jateng akan meningkat minimal 5 persen di tahun 2017.

Sebelumnya, untuk meningkatkan konsumsi ikan, Pemprov mendirikan  Forum Peningkatan Sadar Mutu Karantina Ikan (Formikan)--yang baru saja terbentuk-- di Jawa Tengah cukup strategis.

Selain mengajak masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan, forum ini juga ini juga bertanggungjawab untuk mengkampanyekan kepada masyarakat agar mengonsumsi produk perikanan yang sehat dan  berkualitas. Ini menjadi penting mengingat masyarakat yang telah mengonsumsi ikan tak  banyak yang tahu apakah produk perikanan tersebut cukup sehat dan berkualitas dari hulu sampai hilir. .

 

Aries Tri Wibowo, Ketua Formikan Jateng mengatakan bahwa selama ini, masyarakat hanya tahu ikan yang dijual pasar secara kasat mata masih tampak segar walaupun sudah mati. Bahkan yang dijual di toko moderen masih hidup dalam akuarium. Namun belum tentu produk perikanan tersebut berkualitas dan berasal dari budidaya yang baik.

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2902/Konsumsi-Ikan-di-Jateng-Rendah-Dewan-Sarankan-Program-One-Day-One-Fish
F-PKS: Program Kepemudaan Jateng Perlu Dievaluasi http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2901/F-PKS-Program-Kepemudaan-Jateng-Perlu-Dievaluasi Mon, 07 Nov 2016 14:57:22 +0700 Fraksi SEMARANG, PKS Jateng Online – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) Pemerintah Perovinsi (Pemprov) Jawa Tengah menilai bahwa salah satu problematika… SEMARANG, PKS Jateng Online – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) Pemerintah Perovinsi (Pemprov) Jawa Tengah menilai bahwa salah satu problematika pemuda,khususnya di Jateng adalah rendahnya rasa nasionalisme dan kurang aktifnya dalam proses pembangunan.

 

Kepala Bidang Kepemudaan Dinpora Jateng, Eddy Iswanto mengatakan bahwa ditenah upaya mewujudkan pemuda sebagai agent of change dan kontrol sosial, beberapa permasalahan masih menghinggapi generasi muda.

“Narkoba, kurang pemberdayaan pemuda, rendahnya nasionalisme dan wawasan kebangsaan, rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan belum optimal organisasi pemuda adalah berbagai persoalan yang menggelayuti pemuda saat ini, terkhusus di Jateng,”jelasnya saat menjadi narasumber dalam diskusi hari aspirasi tentang kepemudaan yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Senin (7/11/2016) di Semarang, Jateng.

Untuk menyikapi hal tersebut, kata Eddy, perlu melakukan penyadaran pemuda melalui program ayng dicanangkan. Penyadaran tersebut, kata Eddy, adalah dengan memahami dan menyikapi masalah lingkungan dan diwujudkan dengan berbagai agenda, diantaranya keagamaan, bela negara, basis kearifan lokal dan regenerasi dalam segala bidang.

“Saat ini di Pemprov kita menggalakkan Diklatsar cinta alam, dialog interaktif kepemudaan, penanggulangan HIV Aids bagi pemuda, Paskibraka, Rencana aksi daerah (RAD), Pertukaran Pemuda, Pemberdayaan OKP, Peningkatan wawasan pemuda, pengembangan Kewirausahaan, peningatan ketrampilan, pengembangan pemuda, forum pengembangan pemuda, jambore teknologi, pendampingan dan pembinaan SP3, pengembangan kepedulian pemuda, kewirausahaan dan kepanduan,”ungkapnya.

Sementara, Ketua F-PKS Jateng Karsono mengungkapkan bahwa idealnya saat ini para pemuda berkapasistas sesuai kemampuan masing. “Tantangannya berat yaitu kehidupan hedon dan tidak memahami karakter bangsa,”ujarnya.

Saat ini, menurut Karsono, berbagai pelaksanaan program hanya sampai tahap sosialisasi, rekrutmen dan pembekalan yang hanya dilakukan di awal pengenalan program. “Tapi setelahnya dalam tahapan realisasi dan keberjalanan program justru kurang pendampingan yang berlanjut secara konsisten sehingga tujuan dari pembangunan pemuda belum sepenuhnya dapat terwujud,”jelas anggota Komisi E DPRD Jateng ini.

Namun demikian, ditengah persoalan yang membayangi generasi muda, Karsono mengapresiasi segelintir pemuda yang terus berkontribusi sesuai dengan wilayah keilmuan mereka dalam rangka membangun masyarakat, seperti desa binaan dan juga pegiat mangrove di Jateng.

“Banyaknya pohon mangrove di Pantura Jawa Tengah justru dibuka lahan untuk tambak, sedangkan jika tidak ada mangrove di daerah pasangsurut, tambak tidak maksimal. Fungsi mangrove hilang, jadi rob masuk, lalu kita melakukan uji kandungan mangrove, kemudian melakukan pendampingan ke masyarakat terkait manfaat mangrove untuk masyarakat, hingga melakukan konservasi, alhamdulillah mulai berhasil, “kata Mahbub Arjuna, Presiden Kesemat, komunitas pegiat Magrove dari Universitas Diponegoro (Undip).

 

Agenda hari aspirasi yang menjadi program F-PKS Jateng tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai institusi di Semarang, yang menghadirkan pembicara Eddy Iswanto (Dinpora Jateng), Mahbub Arjuna (Kesemat) dan Amin Suryanto (KAMMI Jateng).

]]>
http://fraksi.pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail/2901/F-PKS-Program-Kepemudaan-Jateng-Perlu-Dievaluasi